KUTIPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lingga, Selasa (31/3/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini memiliki sejumlah agenda penting.
“Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025, penyampaian ranperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pandangan umum fraksi, serta tanggapan bupati terhadap pandangan fraksi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar melalui Wakil Bupati Lingga Novrizal menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan.
“Hari ini bukan sekadar agenda formal. Hari ini adalah momentum pertanggungjawaban, momentum evaluasi, dan yang paling penting momentum kejujuran kita bersama dalam melihat sejauh mana amanah rakyat telah kita tunaikan,” tegas Novrizal.
Ia menambahkan bahwa laporan yang disampaikan bukan hanya angka, tetapi juga mencerminkan kerja dan komitmen pemerintah daerah.
“LKPJ yang kami sampaikan hari ini bukan hanya kumpulan angka dan laporan administratif, tetapi merupakan cermin dari kerja, ikhtiar, dan komitmen kita bersama,” lanjutnya.
Pendapatan Daerah Capai 83,41 Persen
Dalam pemaparannya, Novrizal menyebutkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp923,8 miliar, dengan realisasi mencapai Rp770,5 miliar atau 83,41 persen.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.
“Pendapatan Asli Daerah hanya terealisasi sebesar 26,69 persen dari target. Ini adalah catatan serius, ini adalah pekerjaan rumah kita bersama,” ungkapnya.
Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendominasi dengan capaian 97,32 persen.
“Artinya, struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ini bukan sekadar angka, ini adalah pesan bahwa kemandirian fiskal daerah masih harus kita perjuangkan,” jelasnya.
Belanja Modal Rendah, Pembangunan Perlu Dipercepat
Pada sektor belanja, Pemkab Lingga menganggarkan Rp934,5 miliar dengan realisasi Rp776,9 miliar atau 83,13 persen.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja operasional pemerintahan.
Namun, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 55,34 persen.
“Ini bukan sekadar angka rendah. Ini adalah sinyal bahwa percepatan pembangunan fisik masih perlu kita dorong lebih kuat,” tegas Novrizal.
Tantangan Daerah Kepulauan
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Lingga juga menyoroti tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.
“Kita berhadapan dengan persoalan klasik, konektivitas antar pulau, keterbatasan fiskal, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat,” katanya.
Meski demikian, ia menilai Lingga memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Harapan Rekomendasi Strategis DPRD
Pemkab Lingga berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
“Kami mengharapkan rekomendasi DPRD yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar strategis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh kebijakan adalah kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka, bukan sekadar laporan, tetapi kesejahteraan masyarakat Lingga,” pungkasnya.
