Oleh: Muhammad Ishak | Tokoh Masyarakat Lingga
Ada satu ironi yang terasa makin nyata di Kabupaten Lingga, semua orang paham resepnya, tapi dapurnya seperti belum benar-benar menyala. Kita tahu bahwa membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD dan APBN. Bahkan, dalam banyak kasus, justru investasi swasta, kolaborasi lintas sektor, dan kreativitas lokal yang menjadi bahan bakar utama pembangunan. Namun, di Lingga, kesadaran itu seperti berhenti pada tataran wacana, belum sepenuhnya menjelma menjadi gerakan yang sistematis dan terukur.
Dengan kondisi fiskal APBD yang belum kuat, seharusnya tidak ada pilihan lain selain bekerja ekstra. Bukan sekadar “kerja keras”, tetapi kerja cerdas, kerja jejaring, dan kerja kolaboratif. Sebab, jika hanya mengandalkan pola lama, maka hasilnya pun akan berulang, pembangunan berjalan lambat, kemiskinan sulit ditekan, dan lapangan kerja tetap menjadi barang langka.
Pertanyaannya sederhana, sudahkah semua peluang benar-benar dikejar?
Misalnya, bagaimana strategi agar program-program yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBN, hingga CSR BUMN lebih banyak berlabuh di Lingga? Ini bukan soal keberuntungan, melainkan soal lobi, komunikasi, dan keberanian menawarkan gagasan. Daerah lain yang secara fiskal juga terbatas bisa “kebagian kue” pembangunan, mengapa Lingga tidak?
Atau dalam konteks investasi pariwisata. Kita sering menyebut Pulau Berhala, Pulau Benan, hingga gugusan pulau kecil lainnya sebagai “surga tersembunyi”. Namun, istilah itu kadang terdengar seperti penghibur diri. Sebab, tersembunyi bukan hanya dari wisatawan, tetapi juga dari investor. Padahal, dengan kebijakan yang ramah investasi, kepastian hukum, dan promosi yang tepat, potensi itu bisa menjadi mesin ekonomi baru.
Pulau Benan sudah membuktikan bahwa ketika swasta masuk, geliat ekonomi ikut bergerak. Tapi mengapa baru satu-dua titik? Apakah kita terlalu nyaman dengan potensi yang “diceritakan”, tapi belum serius dijadikan kekuatan nyata?
Belum lagi soal wisata sejarah dan budaya. Gunung Daik bercabang tiga bukan sekadar ikon, tetapi simbol identitas. Tren kunjungan memang menunjukkan peningkatan, namun tanpa pengelolaan yang serius dan dukungan kebijakan yang tepat, tren itu bisa saja hanya menjadi euforia sesaat.
Di sisi lain, persoalan klasik seperti legalitas tambang rakyat juga tak kunjung menemukan titik terang. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber penghidupan yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dari semua persoalan itu, kuncinya sebenarnya tidak rumit, kepekaan, proaktivitas, koordinasi, komunikasi, komitmen, dan kemauan untuk bekerja sama. Enam kata ini terdengar klise, tetapi justru sering absen dalam praktik.
Lalu, ada satu kekuatan besar yang seolah belum dimanfaatkan secara maksimal, diaspora Lingga.
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Lingga (FKPML) bukan sekadar wadah silaturahmi. Di dalamnya berkumpul orang-orang hebat, akademisi, mantan birokrat, pengusaha, budayawan, hingga tokoh politik yang tersebar di berbagai daerah bahkan luar negeri. Mereka bukan hanya sukses secara pribadi, tetapi juga memiliki jaringan yang luas, ke pemerintah provinsi, kementerian, perguruan tinggi, hingga investor.
Pertanyaannya, sudahkah mereka benar-benar diajak duduk bersama secara intens?
Bukan sekadar undangan formal atau seremoni tahunan, tetapi komunikasi yang hidup, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata daerah. Sebab, jaringan tidak akan bekerja jika hanya diingat saat dibutuhkan, tetapi harus dirawat sejak awal.
Memang, dalam kondisi fiskal saat ini, kontribusi diaspora mungkin tidak bisa langsung dalam bentuk anggaran. Namun, mereka bisa menjadi pintu masuk bagi investasi, mitra kolaborasi pendidikan, hingga fasilitator berbagai program strategis. Bahkan, tidak mustahil mereka ikut terlibat langsung dalam eksekusi program.
Sejarah sudah memberikan pelajaran yang sangat jelas. Pembentukan Kabupaten Lingga bukanlah hasil kerja satu kelompok saja, melainkan buah dari kekompakan masyarakat di kampung halaman dan di perantauan. Dari Lingga hingga Jakarta, dari Senayang hingga Pekanbaru semua bergerak dengan satu tujuan.
Lalu, mengapa semangat itu seperti meredup ketika berbicara tentang pembangunan hari ini?
Apakah karena tantangannya lebih kompleks? Atau karena kita terlalu cepat merasa cukup dengan apa yang ada?
Banyak putra-putri Lingga di perantauan yang sebenarnya ingin berkontribusi. Mereka mengikuti perkembangan daerah, merasa bangga atas kemajuan, tetapi juga prihatin terhadap berbagai persoalan kemiskinan, minimnya investasi, hingga fenomena hijrah tenaga kerja ke luar daerah.
Sayangnya, keinginan itu sering tidak menemukan jembatan yang tepat.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Bukan hanya sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung yang mampu merangkul, menggerakkan, dan menyinergikan semua potensi yang ada.
Lingga tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah orkestrasi.
Kita punya alam, budaya, sejarah, dan sumber daya manusia. Kita punya diaspora yang kuat. Kita punya peluang dari pusat dan provinsi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk keluar dari pola lama dan membangun cara kerja baru yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif.
Jika daerah lain dengan PAD rendah bisa tetap bergerak maju, maka Lingga seharusnya tidak punya alasan untuk tertinggal.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi soal kemauan untuk berubah dan kemampuan untuk bekerja bersama.
Dan mungkin, yang paling penting, adalah kesadaran bahwa Lingga tidak bisa dibangun sendirian.
Disclaimer:
Tulisan opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau kebijakan redaksi Kutipan secara keseluruhan. Kirim Tulisan Punya opini, cerita, atau gagasan menarik yang ingin dibagikan? Kutipan membuka ruang bagi kamu untuk berkarya. Kirimkan tulisan terbaikmu dan jadilah bagian dari suara publik! Hubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7776-644 / email: kutipan.co@gmail.com
