KUTIPAN – Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lingga kembali menggelar aksi lanjutan dengan menyambangi kantor DPRD Kabupaten Lingga, Senin (6/4/2026). Aksi ini dilakukan usai mereka menggelar demonstrasi di BPKAD Lingga.
Dalam aksi tersebut, massa mempersoalkan sejumlah hal krusial, mulai dari belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan PPPK, hingga persoalan tunda bayar kepada pihak ketiga atau kontraktor.
Tak hanya itu, massa yang dikoordinatori oleh Yusri Mandala mempertanyakan peran DPRD Lingga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Yusri Mandala, turut menyoroti penggunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan DPRD yang digunakan untuk memberangkatkan umroh.
Menurut Yusri, penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi persoalan serius.
“Di tengah kondisi daerah saat ini hal tersebut tidaklah wajar dilakukan, mengingat uang tersebut bukan uang pribadi,” ujar Yusri Mandala.
Ia juga menilai adanya indikasi pelanggaran dalam prioritas pencairan anggaran yang dinilai tidak adil.
“Jika Pokir elit politik bisa cair, tidak ada alasan teknis bagi BPKAD untuk menahan THR dan pembayaran kontraktor. APH harus masuk dan periksa semua pejabat pengambil keputusan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 12 April 2026 mendatang.
Ia juga meminta adanya transparansi dari pihak terkait agar persoalan ini bisa segera menemukan titik terang.
“Kami tidak akan mundur dalam RDP nanti dan meminta transparansi penuh atas persoalan ini,” pungkasnya.
