KUTIPAN – Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP, menunjukkan komitmen seriusnya dalam menjamin keselamatan kerja warga di Negeri Bunda Tanah Melayu. Hal ini ditegaskannya saat menerima kunjungan silaturahmi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di ruang kerjanya, Rabu (11/2/2026) lalu.
Pertemuan yang dihadiri oleh Muhammad Ridho Hanif dan Bambang Mirwanto tersebut bukan sekadar basa-basi formalitas. Keduanya membawa misi besar: memperkuat koordinasi demi memperluas payung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Lingga, baik di sektor formal maupun informal.
Sebagai daerah kepulauan, Lingga memiliki tantangan yang nyata. Banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan, petani, hingga buruh harian lepas yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Risiko kerja di lapangan sangat tinggi, sementara pemahaman masyarakat akan pentingnya jaminan kerja masih minim.
Menanggapi hal tersebut, Maya Sari memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh. Menurutnya, jaminan sosial bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata pengabdian negara kepada rakyatnya.
“DPRD Kabupaten Lingga tentu sangat mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan. Ini bukan hanya soal program, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya,” tegas Maya Sari.
Politisi perempuan ini juga menyoroti pentingnya edukasi yang lebih masif. Ia meminta agar sosialisasi tidak hanya dilakukan di kantoran, tetapi harus menyentuh akar rumput agar masyarakat paham manfaat nyata dari program ini. Lebih jauh, Maya Sari menyatakan bahwa DPRD Lingga siap mengawal dari sisi regulasi dan kebijakan anggaran bagi pekerja rentan.
“Perlu ada langkah konkret dan kolaboratif, baik melalui regulasi maupun program yang langsung menyasar masyarakat. DPRD siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan hal tersebut,” tambahnya dengan nada tegas.
Di sisi lain, Muhammad Ridho Hanif mengakui bahwa mengelola jaminan sosial di wilayah kepulauan memang membutuhkan sinergi ekstra. Ia berharap dukungan legislatif mampu mendongkrak jumlah peserta aktif, terutama di sektor informal yang paling berisiko.
“Kami menyadari bahwa tantangan di daerah kepulauan seperti Lingga cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepesertaan,” ungkap Ridho.
Senada dengan itu, Bambang Mirwanto optimistis bahwa kolaborasi kuat antara eksekutif, legislatif, dan penyelenggara jaminan sosial akan menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan DPRD dan pemerintah daerah, kami optimistis cakupan kepesertaan di Lingga dapat terus meningkat,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, DPRD Lingga dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk segera menyusun langkah taktis, mulai dari integrasi data hingga penguatan regulasi daerah. Tujuannya satu: agar setiap tetes keringat pekerja di Lingga terlindungi, sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
