KUTIPAN – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza, segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi defisit anggaran yang melanda Pemko Tanjungpinang. Mereka menggelar ekspos Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (4/3/2025) di kantor Wali Kota, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja OPD, memangkas birokrasi, serta mencari solusi atas masalah defisit yang menjadi tantangan besar bagi daerah.
“Kita ekspos per OPD, kita ingin tahu secara real apa persoalannya. Nanti kita ambil keputusan di mana efisiensi harus dilakukan,” kata Wali Kota Lis dalam pertemuan tersebut.
Dalam rangka program 100 hari kerja, Lis dan Raja menekankan kebijakan-kebijakan strategis yang langsung berfokus pada kepentingan masyarakat. Beberapa program prioritas yang diajukan adalah lembar kerja siswa (LKS) gratis untuk pelajar, penyediaan kelengkapan atribut sekolah bagi siswa tahun ajaran baru, serta perbaikan data kemiskinan agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
“Data kemiskinan itu kita perbaiki lagi, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak pernah menerima bantuan,” tegas Lis.
Selain itu, Wali Kota Lis juga berkomitmen untuk menyederhanakan proses perizinan di kota ini. Reformasi birokrasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu.
“Kita akan pangkas perizinan sesingkat-singkatnya sehingga lebih mudah. Persoalan sengketa lahan juga harus segera kita tuntaskan agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Dalam ekspos OPD tersebut, Wali Kota Lis dan Wakil Wali Kota Raja Ariza turut membahas tantangan besar lainnya yang harus segera diatasi, yaitu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang.
“Saat ini, APBD kita tidak dalam kondisi sehat. Kami akan berkoordinasi dengan DPRD agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan efisiensi anggaran yang tepat,” jelas Lis.
Lis juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara dirinya dan Wakil Wali Kota Raja dalam menangani persoalan keuangan daerah. Meski urusan keuangan adalah tanggung jawab Raja, Lis menjelaskan bahwa defisit ini merupakan masalah bersama yang memerlukan sinergi antara keduanya.
“Kami saling melengkapi. Urusan internal dan keuangan memang menjadi tanggung jawab Wakil Wali Kota, tetapi karena defisit ini bukan masalah sederhana, kami harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Lis.
Dengan adanya sinergi antara Pemko dan DPRD, Wali Kota Lis berharap kondisi keuangan daerah bisa segera pulih. Langkah efisiensi anggaran akan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD.
“Dengan kondisi yang ada, tentu program 100 hari kerja juga mengalami penyesuaian. Salah satu contoh, kami ingin memberikan insentif bagi lansia dan kader posyandu, dan alhamdulillah itu sudah kami selesaikan,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Pemko Tanjungpinang dapat mengatasi defisit anggaran dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungpinang mengajak semua pihak untuk bersinergi demi kemajuan bersama.
