Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini dicapai melalui rapat paripurna yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Dompak pada Kamis (16/11/2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dan dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad serta anggota DPRD Kepri. Persetujuan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPRD Kepri Nomor 13 tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Pimpinan DPRD Kepri.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa SK DPRD Kepri Nomor 13 tahun 2023 tersebut memutuskan untuk menetapkan Ranperda tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda.
Rancangan APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 menetapkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,216 triliun, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,329 triliun, dan Pembiayaan Daerah Netto diproyeksikan sebesar Rp112,4 miliar. Dengan demikian, total APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp4,329 triliun.
Gubernur Ansar Ahmad, dalam pidatonya, menegaskan bahwa rancangan APBD tersebut tetap mempertahankan keseimbangan antara Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Ia juga menyoroti sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kepri, yang merupakan upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya berharap kerjasama yang baik ini tetap berlanjut, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” ucapnya.
Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran untuk mandatory spending dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut meliputi Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pengawasan, dan Pendidikan dan Pelatihan ASN.
“Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pendanaan ini sudah mulai dianggarkan tahun 2023, dan untuk tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar 60% dari total kebutuhan anggaran Pilkada,” tutupnya.
