KUTIPAN – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah untuk menaikkan gaji guru pada tahun 2025. Kebijakan ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer, yang diukur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
“Peningkatan guru kesejahteraan memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/11/2024).
Pengumuman kenaikan gaji guru disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para guru yang selama ini berjuang dengan pendapatan terbatas.
Guru, Pahlawan Pendidikan yang Perlu Diperhatikan
Puan memperhatikan pentingnya kesejahteraan guru untuk memastikan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data yang ia sampaikan, kondisi ekonomi banyak guru di Indonesia masih jauh dari ideal. “Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” tegasnya.
Data menunjukkan bahwa 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, dan 79,8 persen memiliki utang. Bahkan, riset NoLimit menyebutkan bahwa 42 persen pengguna pinjaman online ilegal berasal dari kalangan guru. Situasi ini menjadi alasan utama Puan mendesak Pemerintah untuk kesejahteraan guru honorer juga diperhatikan dalam kebijakan ini.
Tantangan dalam Pengangkatan Guru Honorer
Meski menerima kenaikan gaji positif, Puan menyebutkan lambatnya proses menunjuk guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita sesalkan mengirimkan guru menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan laju kebutuhan,” ujarnya.
Selain itu, Puan juga mengungkapkan adanya kondisi dalam seleksi PPPK, seperti manipulasi data dan praktik percaloan. Kondisi ini, menurutnya, menghambat upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang transparan dan adil.
Optimisme untuk Pendidikan Berkualitas
Puan menegaskan bahwa kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru, ia optimis Indonesia mampu mencetak generasi emas yang unggul.
“Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Guru yang baik akan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul sesuai dengan target Indonesia Emas,” tandasnya.
Dengan total 2.988.775 guru di Indonesia, Puan berharap Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan guru honorer dan realisasi kebijakan kenaikan gaji tanpa kendala.
“DPR berharap masalah penyampaian guru honorer ini bisa berjalan sesuai sasaran Pemerintah, dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kondisi dan hambatan dari pihak manapun,” tutupnya.
