KUTIPAN – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menerima kunjungan rombongan Pemko Pekanbaru di ruang rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Jumat (4/10/2024). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari studi banding terkait implementasi sistem fuel card untuk distribusi BBM bersubsidi yang diterapkan di Tanjungpinang.
Rombongan Pemko Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian Kerjasama, Dedi Damhudi, dan disambut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Riany, bersama perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Bappelitbang, Diskominfo, Dishub, dan Bagian Hukum.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pelayanan dan distribusi BBM bersubsidi menggunakan fuel card serta mempelajari implementasi KIR kendaraan di Kota Tanjungpinang. Riany menyampaikan kebanggaannya atas pemilihan Tanjungpinang sebagai lokasi studi banding.
“Tanjungpinang adalah daerah ketiga di Kepulauan Riau yang menerapkan fuel card, setelah Batam dan Bintan. Kami sangat senang bisa menjadi rujukan bagi Pemko Pekanbaru,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Riany memaparkan secara detail implementasi fuel card, mulai dari kebijakan dasar, tujuan utama, manfaat bagi pengguna, hingga tahap sosialisasi kepada masyarakat.
“Penyaluran BBM bersubsidi menggunakan fuel card ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penyelewengan distribusi BBM bersubsidi,” tambah Riany.
Selain itu, dijelaskan pula persyaratan pembuatan fuel card, prosedur permohonan, hingga teknis penggunaan sistem aplikasi. Pemko Tanjungpinang berharap penerapan fuel card ini bisa dijadikan rujukan oleh Pemko Pekanbaru untuk diterapkan di kotanya.
Kepala Bagian Kerjasama Pemko Pekanbaru, Dedi Damhudi, mengapresiasi sambutan hangat Pemko Tanjungpinang dan menyampaikan ketertarikannya terhadap inovasi yang diterapkan.
“Kami melihat penerapan fuel card ini sangat menarik dan dapat dipelajari serta diadaptasi di Pekanbaru, tentunya dengan penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik kota kami,” ujarnya.
Dedi juga menambahkan bahwa jumlah kendaraan di Pekanbaru mencapai sekitar 1,2 juta unit dengan 53 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kami berharap setelah studi banding ini, distribusi BBM subsidi di Pekanbaru dapat lebih terkendali dan tepat sasaran,” tutupnya.
Sebagai penutup kunjungan, pihak Disdagin mengajak rombongan Pemko Pekanbaru untuk mengunjungi SPBU yang menerapkan sistem fuel card guna melihat langsung penerapan sistem distribusi BBM subsidi di lapangan. Dengan adanya studi banding ini, diharapkan kedua pemko dapat terus menjalin kerja sama dalam peningkatan pelayanan publik di bidang distribusi energi.
