KUTIPAN – Pada acara The Seventh Inclusive Business Forum 2024 yang berlangsung di Vientiane, Laos, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) memaparkan berbagai langkah konkret yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan bisnis inklusif di Tanah Air. Sebagai focal point pengembangan bisnis inklusif di Indonesia, KemenKop UKM berperan penting dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan serta ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng berbagai pihak, termasuk komunitas internasional, guna memastikan keberlangsungan program-program yang mendukung perkembangan UMKM. Dalam sesi High-Level Panel on Promoting Inclusive Business in ASEAN, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur KemenKop UKM, Koko Haryono, menjelaskan serangkaian upaya yang dilakukan Indonesia.
“Kami telah meluncurkan program Rumah Produksi Bersama (RPB), yang memungkinkan UMKM terhubung dengan perusahaan besar. Selain itu, skema pendanaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan intensif bagi wirausaha sosial turut menjadi prioritas utama,” ungkap Koko dalam pernyataannya pada Jumat (27/9/2024).
Menurut Koko, semua langkah tersebut dirancang agar UMKM dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menambahkan, “Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat berperan aktif dalam mencapai target-target SDGs.”
Forum yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu sesi dialog berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta lokakarya interaktif, diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi UMKM untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi mereka.
Salah satu UMKM unggulan Indonesia, Java Halu, menerima penghargaan di forum ini atas kontribusinya dalam menerapkan konsep Inclusive Business. Java Halu dinilai berhasil menciptakan dampak sosial dan ekonomi positif bagi komunitas petani kopi di sekitar Gunung Halu dan Gunung Tilu, Kabupaten Bandung Barat.
“Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh negara ASEAN yang hadir serta mitra pembangunan lainnya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dari Indonesia atas dukungan besar ini,” kata Koko menutup pernyataannya.
Dengan pengakuan formal terhadap wirausaha sosial, diharapkan peluang kerjasama dan akses pendanaan dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan yang fokus pada SDGs, akan semakin terbuka luas bagi UMKM di Indonesia.
