KUTIPAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto, menyoroti pembangunan kantor Lurah Sukajadi dinilai tidak berdasarkan kebutuhan warga dan terkesan dipaksakan.
Nuryanto menegaskan agar pemerintah tidak bersikap arogan dalam mengambil kebijakan pembangunan, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Kalau membangun kantor kelurahan, sebaiknya di tempat yang memang dibutuhkan dan disetujui masyarakat. Apalagi kalau di sana sudah ada kantor lurah sebelumnya, buat apa membangun di titik lain,” ujar Nuryanto, saat ditemui, di kawasan Batam center, Sabtu (1/11/2025).
Ketua DPRD Batam periode 2019 hingga 2024, dan dua periode menjabat Ketua DPRD Batam yang akrab disapa Cak Nur ini menyebutkan, pembangunan di lokasi baru tanpa aspirasi warga justru menimbulkan tanda tanya besar. “Saya dengar sebelumnya sempat dihentikan oleh pihak Pemko, tapi tak lama dikerjakan lagi. Material masuk terus, pekerjaan berlanjut. Ini kan menimbulkan kesan bahwa suara masyarakat tidak didengar,” ucapnya.
Cak Nur juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Batam yang dinilai tidak konsisten dalam mengambil kebijakan terkait pembangunan kantor Lurah Sukajadi. Menurutnya, tindakan pemerintah yang sebelumnya meminta pembangunan dihentikan, namun kemudian melanjutkannya kembali, menunjukkan lemahnya komitmen dan koordinasi di internal pemerintahan.
“Apalagi yang meminta pembangunan dihentikan itu pemerintah juga, melalui Kasatpol PP, dan disampaikan dalam forum terbuka. Artinya, di situ terlihat pemerintah tidak komitmen,” ujar Nuryanto dengan nada tegas.
Ia menilai, ketidakkonsistenan semacam ini bukan hanya soal teknis pembangunan, tetapi menyangkut marwah pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan publik.
“Kalau bicara komitmen, maka harus dijaga marwahnya. Pemerintah tidak bisa hari ini berkata A, besok melakukan B. Itu mencederai kepercayaan masyarakat,” sambungnya.
Cak Nur menegaskan, pemerintah seharusnya memiliki satu suara dan satu langkah agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. “Kalau internal pemerintah saja tidak solid, bagaimana masyarakat bisa percaya? Komitmen itu bukan kata, tapi tindakan yang konsisten,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, bahwa setiap keputusan pemerintah mencerminkan wajah dan kehormatan institusi. “Menjaga marwah pemerintah berarti menjaga kehormatan rakyat yang diwakilinya. Kalau keputusan berubah-ubah, yang rusak bukan hanya proyek, tapi juga kepercayaan publik,” ungkapnya
Sebagai solusi, Cak Nur menyebutkan, pemerintah harus lebih bijak dan rendah hati dalam mengambil kebijakan publik. “Jangan arogan. Pemerintah itu hadir untuk melayani, bukan memaksakan sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sebagai Kader PDI-P yang kenyang pengalaman di legislatif, Cak Nur mengatakan, setiap pembangunan mestinya berangkat dari kebutuhan riil warga yang terekam melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). “Usulan masyarakat itu dimulai dari musrenbang. Dari situ bisa dilihat, ada atau tidak permintaan warga untuk pembangunan kantor kelurahan di lokasi baru. Kalau tidak ada, harus dipertanyakan. Ini permintaan siapa?” katanya dengan nada penuh arti.
Bagi Cak Nur, pembangunan yang baik bukan hanya soal berdirinya gedung, tetapi tentang makna pengabdian yang terkandung di dalamnya. “Pemimpin itu bukan hanya melayani secara seremonial. Pengabdian sejati adalah mendengarkan, menampung, dan mengeksekusi apa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dengan nada lembut namun penuh makna.
Namun demikian, Cak Nur mengingatkan, komunikasi publik dan pelibatan warga adalah kunci keberhasilan pembangunan. “Kalau masyarakat tidak dilibatkan, mereka akan merasa asing di tanahnya sendiri. Padahal pemerintah seharusnya hadir untuk membuat rakyat merasa memiliki,” tutur Cak Nur.
Secara filosofis, lanjutnya, seorang pemimpin sejati adalah pelayan rakyat yang bahagia ketika rakyatnya bahagia. “Filosofi pelayan itu sederhana, dia merasa senang kalau yang dilayani merasa bahagia. Kalau pemerintah hanya mau mengikuti kemauannya sendiri, itu bukan pelayan, tapi penguasa,” tegasnya.
Sehingga, kata dia, pembangunan kantor lurah di lokasi baru perlu ditinjau ulang dari segi urgensi dan efektivitas. “Kalau kantor lama masih layak dan strategis, lebih baik direvitalisasi daripada membangun baru tanpa dasar yang jelas,” ucapnya.
Cak Nur kembali mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada ego kekuasaan. “Pemerintah yang baik adalah yang rendah hati. Dengarkan suara rakyat, karena dari sanalah keikhlasan pembangunan bermula,” pungkasnya. (Yun).
