KUTIPAN – Ratusan warga dari berbagai kampung di Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa, Selasa (15/7/2025). Dalam aksi damai yang dikawal aparat keamanan tersebut, warga mendesak Kepala Desa Egi Ramdani untuk mundur dari jabatannya.
Tuntutan tersebut dilatarbelakangi dugaan tidak transparannya pengelolaan dana desa serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak tahun 2023. Aksi ini menjadi puncak kekecewaan warga yang merasa aspirasi mereka tidak terserap, sementara realisasi pembangunan minim dan insentif RT/RW menunggak.
Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan lima poin tuntutan utama. Pertama, meminta pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan audit total atas pengelolaan keuangan desa sejak 2023 hingga 2025. Kedua, mendesak transparansi realisasi pembangunan infrastruktur desa.
Ketiga, warga juga meminta klarifikasi terbuka terkait penyaluran dana BLT yang dinilai tidak sesuai jadwal, meski anggaran telah diterima. Keempat, warga menuntut penjelasan mengenai hak insentif RT dan RW yang disebutkan belum dibayarkan selama 3 hingga 5 bulan. Terakhir, masyarakat meminta akses terhadap hasil Musyawarah Desa (MUSDES) dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
Salah satu tokoh masyarakat, Muhamad Topik Ismail, menyampaikan bahwa permasalahan penyaluran BLT telah terjadi sejak tahun 2023. Ia menyebut, persoalan yang sama berulang di tahun 2024 dan bahkan hingga tahun 2025, meskipun anggaran telah dicairkan.
“Kami, warga Desa Buniasih, sudah mengingatkan sejak 2023 lalu, mengapa BLT tidak disalurkan sesuai waktunya. Tahun 2024 pun sama. Bahkan tahun ini, anggaran tahap 1 sudah cair sejak Ramadan, tetapi tidak ada realisasi pembangunan sama sekali,” ujar Topik.
Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur desa cenderung mangkrak tanpa kejelasan progres, sehingga warga menduga adanya penyalahgunaan dana.
Dalam orasinya, Topik juga menyoroti belum dibayarkannya insentif bagi perangkat desa, seperti RT dan RW, selama beberapa bulan. Ia menilai komunikasi antara kepala desa dan warga sangat minim, sehingga berbagai persoalan tak kunjung mendapat solusi.
“Dengan berat hati, kami warga Desa Buniasih, meminta kepada kepala desa untuk mundur dari jabatannya,” ucap Topik dalam orasi yang disambut dukungan massa.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buniasih, Zeze Zaenal Abidin, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya memfasilitasi audiensi antara warga dan kepala desa. Namun, pertemuan-pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Zeze menyebut, BPD akan mengambil langkah tegas dengan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Buniasih dan mengajukan penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) melalui Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami akan mendorong agar segera ada penunjukan pejabat sementara sesuai prosedur,” kata Zeze.
Dalam aksinya, warga memberikan tenggat waktu hingga akhir Juli 2025 untuk merealisasikan tuntutan mereka. Jika tidak dipenuhi, massa mengancam akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar.
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Desa Buniasih, Egi Ramdani, terkait tuntutan warga dan aksi unjuk rasa yang terjadi.
Laporan: Chandra | Editor: Husni Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
