KUTIPAN – Persoalan distribusi air bersih di Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi III DPRD Batam, Senin (8/9/2025). Meski sudah beberapa kali dibahas, keluhan warga terkait aliran air yang kecil bahkan sering mati masih belum menemukan solusi permanen.
Rapat di ruang Komisi III itu dipimpin Ketua Komisi III, Muhammad Rudi ST, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, termasuk Rival Pribadi SH, Muhammad Dyco Barcelona Maryon, Ir Anang Adhan, serta Welfentius Tindaon. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I Haji Aweng Kurniawan dan Sekretaris Komisi IV Hj Asnawati Atiq.
Yang menarik, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung dalam forum bersama Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty Sirait, manajemen Air Batam Hilir (ABH), serta perwakilan masyarakat dari RW, LPM, puskesmas, sekolah, hingga tokoh warga.
Dalam forum terbuka itu, warga menyuarakan keresahannya. Upaya penyediaan tandon air dinilai tidak efektif karena jumlah terbatas, sementara suplai mobil tangki dianggap tidak jelas jadwalnya.
“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Saat ini tendon yang dibangun terutama yang di bagian atas, malah turun kembali ke tendon di bawah sehingga kami di atas bukit tidak kebagian air,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Masalah ini berdampak luas, bukan hanya pada ribuan rumah tangga, tetapi juga fasilitas umum. SMAN 14 Batam misalnya, terpaksa menggunakan toilet di masjid sekitar karena hampir seribu siswanya tak memiliki akses air cukup. Puskesmas hingga rumah ibadah juga mengalami kendala serupa.
Menanggapi itu, Wali Kota Amsakar menegaskan komitmennya mempercepat solusi.
“Untuk solusi jangka panjang, kita targetkan masalah distribusi bisa teratasi pada pertengahan 2026. Infrastruktur air yang sedang dibangun harus benar-benar menjawab kebutuhan warga,” tegasnya.
Ia juga menambahkan langkah cepat akan dilakukan, di antaranya menambah armada mobil tangki dan menjadwalkan distribusi lebih teratur. Meski warga mendesak solusi permanen segera diwujudkan, Amsakar meminta waktu agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal.
RDPU berlangsung dinamis dengan berbagai masukan. Komisi III memastikan akan terus mengawal persoalan ini.
“Kita sama-sama mengawal ini dan jika ada permasalahan segera sampaikan untuk dapat dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam,” tegas Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi ST.
