Connect with us

Batam

Thomas: Aktivitas Galangan Kapal di Teluk Lengung Kabil Jika Tak Ada Izin Tindak Tegas

Published

on

Galangan Kapal di Teluk Lengung Kabil

KUTIPAN.CO – Aktivitas galangan kapal dan area labuh jangkar kapal PT Jagar Prima Nusantara (JPN) yang berada di wilayah Perairan Teluk Lengung, Kabil, Nongsa, Kota Batam mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Batam. Kalau tidak ada izin Pemerintah harus tindak tegas.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Thomas Arihta Sembiring saat dikonfirmasi awak media, pada hari Rabu (28/4/2021).

Dijelaskan Thomas, dalam hal ini ada beberapa dasar yang harus diperhatikan. Pertama apakah lahan itu adalah lahan hutan lindung atau bukan.

“Kalau itu adalah dikuasai oleh masyarakat kemudian masuk hutan lindung, maka Pemerintah harus mengambil tindakan penguasaan masyarakat terhadap lahan tersebut,” ucap Thomas.

“Namun soal galangan, setau kita sampai saat ini belum ada aturan bahwasanya ada pengalokasian lahan yang diperuntukan galangan kapal,” ujarnya.

Baca :  INSA Batam, Ditengah Keterpurukan Ekonomi Galakkan Kembali Sektor Perkapalan

Artinya, kalau memang adanya galangan kapal disana tanpa ada izin, maka pihak terkait harus menindak tegas dalam hal ini ditutup.

Sementara itu, soal labuh jangkar lay up, apakah dalam coremaps di KSOP Kota Batam area tersebut adalah area lay up, kalau tidak KSOP harus tegas dalam hal ini.

“Jadi Pemerintah harus bertindak tegas, jangan sampai out of coremaps lay up itu dipergunakan untuk lay up,” jelas Thomas.

Karena coremaps atau peta dibuat untuk mengatur daerah alur tempat perjalanan kapal, dimana labuh jangkar, dimana cleaning. Semua sudah diatur dalam coremaps.

“Kita mendesak kepada pemerintah dalam waktu yang sesingkat singkatnya permasalahan ini harus diselesaikan, kalau tidak ini akan menjadi masalah kepada yang lain untuk membuat seperti itu. Mau jadi apa Batam ini kalau sesuka hati semua,” tegas Thomas.

Baca :  Penyalaan Lampu Natal "Christmas Adventure” dan “Extraordinary New Beginning 2021” di HARRIS Resort Barelang

Pihaknya mendorong pengusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha, terlebih dalam membuka lapangan pekerjaan di suasana dan antisipasi ekonomi masyarakat dalam kondisi pandemi ini, tetapi dari sisi lain pihaknya tidak mentolelir pada pengusaha melakukan tindakan tindakan yang ilegal

“Terkait temuan ini, kita akan diskusi dengan Komisi III DPRD Kota Batam. Sudah kita laporkan kepada ketua untuk tahap tahapnya nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Yang pasti kita akan panggil pihak terkait yang berhubungan dengan persoalan ini,” pungkasnya.


Reporter : Yuyun
Editor : Fikri

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Populer Sepekan