Temuan Limbah Tak Jauh Dari Kawasan Industri Wiraraja, DPC Ampuh Minta Polda Kepri dan DLH Menindak Tegas

WhatsApp Image at
Diduga limbah hitam yang berasal dari kawasan industri Wiraraja Kelurahan Kabil, Kota Batam, Kepri

Adanya laporan masyarakat terkait temuan limbah hitam yang diduga kuat berasal dari kawasan industri Wiraraja Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) Kota Batam turun kelokasi dan minta Polda Kepri dan DLH Kota Batam tindak tegas.

Harris Resort Batam

Dari pantauan awak media, sempat terjadi perdebatan saat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) Kota Batam, Budiman Sitompul turun ke lokasi untuk melihat secara langsung atas adanya laporan dari masyarakat.

Ketua DPC Ampuh Kota Batam, Budiman Sitompul mengatakan temuan limbah hitam tersebut berawal dari laporan masyarakat.

“Awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada temuan dugaan limbah hitam yang tak jauh persis dibelakang kawasan industri Wiraraja Kabil pada Senin (28/2/2022) lalu,” ucap pria yang akrab disapa Tom, Rabu (16/3/2022).

Namun, saat pihaknya turun ke lokasi sempat terhalang oleh pihak Security kawasan industri Wiraraja yang mengaku bernama Lukman dan Sado selaku Chief Security hingga terjadi perdebatan. Pihak security kawasan bersikeras menyebut bahwa temuan tersebut bukan limbah.

“Menurut saya itu bukan limbah pak, karena kalau limbah itu merusak lingkungan. Tapi itu kita pake siram tanaman, subur,” kata Lukman di depan pintu gerbang kawasan industri Wiraraja.

Namun, usai perdebatan soal limbah, akhirnya ia meminta agar tidak membawa nama Wiraraja.

“Tapi jangan bawa nama Wiraraja. Karena ini bukan Wiraraja yang buang. Tapi dari perusahaan-perusahaan asing yang kelola plastik disini. Nah, itu lah yang buang limbah itu. Jadi kalau bawa Wiraraja kami tidak terima,” sambung Lukman.

Kendati demikian, ia tak menyebut nama perusahaan yang membuang limbah tersebut. Namun, kata dia sebelumnya pihak Wiraraja sudah menegur perusahaan yang dimaksud. “Itu sudah sering ditegur, tapi agak ngeyel. Perusahaannya kurang tau juga dia paling ujung,” ucapnya.

Sementara itu kata Ketua DPC Ampuh Kota Batam, Budiman Sitompul mengungkapkan, setelah pihaknya turun cek ke lokasi, limbah cairan hitam yang sempat didokumentasikan masyarakat itu sudah lenyap terbawa arus air yang mengarah ke laut, tapi masih tampak genangan air berwarna hitam kecoklatan di lokasi.

Lanjut Tom, dari video yang dia terima sebelumnya, seluruh air dilokasi tersebut tampak menghitam. Artinya lokasi ini dijadikan tempat pembuangan dumping limbah minyak yang dihasilkan dari pengelolaan plastik oleh perusahaan yang berada di kawasan industri Wiraraja.

Seharusnya menurut Tom, pihak perusahaan wajib menggunakan saluran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk pembuangan limbahnya.

“Sesuai aturan, harusnya lewat saluran IPAL, ini malah buang limbah sembarangan. Artinya jelas mereka sudah melakukan pencemaran lingkungan dan ini jelas ada sanksinya,” tegas Tom.

Sebagaimana diketahui kata Tom, pihak perusahaan wajib mengantongi izin lingkungan seperti UKL-UPL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Atas temuan tersebut, DPC Ampuh Kota Batam meminta dengan tegas kepada Dinas terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Ditreskrimsus Polda Kepri untuk menindaklanjuti dumping limbah yang dilakukan di daerah kawasan Industri Wiraraja Kabil.

Kata Tom, sesuai aturan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH.

Lalu, Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dan, Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 Miliar.

(Yyn)