Connect with us

Lingga

Tanggapi Pernyataan Wakil Ketua DPRD Lingga, Aziz Martindas, Ady : Izin Sawit PT. CSA itu Terbitnya Sungsang!

Published

on

Foto ady indra pawenari, ijin perkebunan kelapa sawit di lingga, tenaga ahli bupati lingga
Tenaga Ahli Bupati Lingga, Ady Indra Pawenari | Foto : Istimewa

KUTIPAN.CO – Pemerintah Kabupaten Lingga tak memiliki motivasi apapun dalam kisruh penerbitan izin lingkungan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta pelabuhan PT. Citra Sugi Aditya (CSA) seluas 13.561,55 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, kecuali untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga.

“Supaya mudah dipahami, penerbitan izin usaha PT. CSA itu, sungsang. Seharusnya, AMDAL atau izin lingkungan dulu, baru izin perkebunan. Jadi, sangat keliru kalau mempertanyakan motivasi saya meluruskan penerbitan izin PT. CSA yang tak lazim itu,” ungkap Tenaga Ahli (TA) Bupati Lingga, Ady Indra Pawennari kepada media ini, Minggu (9/8/2020).

Penegasan itu disampaikan TA Bupati Lingga Bidang Investasi dan Promosi Daerah, Ady Indra Pawennari menanggapi pernyataan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Aziz Martindas di beberapa media yang terbit pada hari Sabtu (8/8/2020).

Dalam pemberitaan itu, Aziz menganggap Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. CSA seluas 10.759 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 160/ KPTS/ IV/ 2010 tanggal 26 April 2010 itu, tak ada masalah karena ketentuannya memang tidak mengharuskan terlebih dahulu mengantongi hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Baca :  Dua Terangka Kasus Narkoba Polres Lingga Masuk Tahap II

Aziz mengaku telah melakukan pengecekan dengan seksama semua prosedur perizinan yang dimiliki oleh PT. CSA tersebut. Termasuk, melakukan cross check ke Pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri.

Bahkan, Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Syamsuardi melalui Kabid Perizinan PTSP Kepri, Joni Hendra Putra telah menegaskan, bahwa izin lingkungan perkebunan kelapa sawit PT. CSA sudah melalui prosedur resmi karena sudah ada sosialisasi kepada masyarakat dan stake holder di Kabupaten Lingga.

“Justru pernyataan seperti ini yang menyesatkan dan perlu dikoreksi. IUP PT. CSA itu terbit pada tahun 2010. Sedangkan ketentuan wajib AMDAL untuk mendapatkan izin usaha itu, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007,” tegas Ady.

Baca :  Lingga Update Covid-19 : 19 April 2020, Berikut Jumlah Orang Yang Dideteksi Suhu Tubuh Area Transportasi Publik

Pria peraih anugerah Pahlawan Inovasi Teknologi Tahun 2015 itu, mengaku tak asal bicara. Semua keterangan dan argumentasinya berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini.

Menurut Ady, dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, sangat jelas ditegaskan : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Penegasan wajib hasil AMDAL untuk mendapatkan IUP itu, jelas Ady, juga diatur dalam Pasal 15 huruf (i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007. Bahwa, untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur dilengkapi persyaratan hasil AMDAL.

“Jadi, dimana pernyataan saya yang tidak jujur dan menyesatkan? Kalau izin usaha diperoleh dengan cara yang tak prosedural dan tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan untuk menperoleh izin lainnya, cacat hukum tak?” tanya Ady.

Editor : Fikri

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Populer Sepekan