Tak Puas Hasil RDP di DPRD, Warga Aviari Layangkan Surat ke Gubernur Kepri

  • Bagikan
Warga Aviari

KUTIPAN.CO – Merasa tidak puas dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komisi III DPRD Kota Batam terkait pemberlakuan gate parkir di pasar Aviari, warga RW 09 Aviari akan melayangkan surat ke Gubernur Kepri tembusan ke Presiden RI.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Abun selaku Ketua RW 09 Aviari Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji bersama warga dan pemilik ruko komplek Pertokoan PT. Aviari Pratama, di Kantor DPRD Kota Batam, pada Rabu (24/11/2021).

“Warga sepenuhnya menolak hasil RDP ini. Kita akan masukan surat ke Gubernur Kepri dan tembusan ke Presiden langsung, kita tidak mau tanggung-tanggung,” ucap Abun.

“Kita warga sangat-sangat miskin di situ, kita kalah saing. Kenapa kita di anak tirikan, kenapa pasar Aviari pakai gate parkir?.” ujarnya

“Kalau dibilang tadi jangan mundur ke belakang, kenapa di SP Plaza, Mitra Mall, Sagulung dan Fanindo tidak pakai gate parkir, itu yang kami pertanyakan sekarang, ada apa, ini ada keuntungan pribadi,” ujar Abun.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga RW 09 Fery mengatakan, hasil dari RDP hari ini tidak ada yang memihak ke warga, karena dari beberapa pemaparan Anggota DPRD Kota Batam menyampaikan semua sesuai dengan prosedur.

“Tapi kenapa tidak bertanya hati dan kemauan warga, apa yang terjadi di pasar Aviari,” ucap Fery.

Selama ini gate parkir yang terjadi di pasar aviari secara sepihak antara PT. Aviari Pratama dan pengelola parkir PT. Central Park tanpa melibatkan warga.

“Kenapa kami minta dilibatkan karena itu kan developer harusnya dipertanyakan. Kami menganggap developer tidak bekerja lagi, pasalnya untuk kebersihan, keamanan dan jalan dilingkungan dikelola oleh RT/RW, mana developer yang mengatakan hak di lokasi tersebut,” ujarnya.

Lanjut Fery, tidak ada sumbangan sepeserpun. Keamanan dan kebersihan semua digaji oleh RT/RW, karena itu warga menganggap bahwa warga punya hak di lingkungan komplek tersebut. Maka nya diajak bekerja sama.

Sambung Fery, dari kontrak pertama di tahun 2017 sudah terjadi seperti ini, juga sudah lakukan mediasi disaksikan Kapolsek Batu Aji, Dishub, Camat dan Lurah untuk kedepannya mari duduk bersama dengan warga, tapi kenyataannya sudah dilakukan penyambungan kontrak gate parkir tapi tanpa melibatkan warga.

“Tadi bapak Dandis Anggota DPRD sampaikan kenapa setelah tanda tangan kontrak baru dibilang. Gimana tidak, setiap kami bertanya kapan habis kontrak, kapan penyambungan kontrak namun jawaban dari Manager PT. Aviari Pratama dan pengelola parkir jawab tidak tau, sama siapa lagi kami bertanya, sama Tuhan,” ucapnya dengan nada kesal

Ditambahkan Fery, untuk kedepan jika ini tidak bisa diselesaikan pihaknya akan melakukan tindakan kedua.

“Warga minta lepas dari developer PT. Aviari Pratama, untuk apa ada pengembang kalau tidak ada perkembangan,” tegasnya.

“Sementara jalan rusak, perbaikan paret, drainase mampet yang ngerjain RT/RW dilingkungan tersebut, jadi dimana pengembang yang bilang punya hak tapi kewajibannya tidak dilaksanakan,” ujar Fery.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rapat sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean menyampaikan, hari ini pihaknya menggelar RDP bersama PT. Aviari Pratama, perwakilan warga RW 09 Aviari Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji dan pemilik ruko komplek Pertokoan PT. Aviari Pratama.

Dalam RDP tadi masyarakat menolak dan merasa keberatan gate parkir yang dilakukan oleh PT. Aviari Pratama.

Namun demikian, pihaknya dari Komisi III DPRD Kota Batam memfasilitasi dan memahami yang disampaikan masyarakat.

“Maka dari hasil RDP tadi kita dapat membuat kesimpulan atas dasar semua yang disampaikan baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha. Kita tidak memihak siapapun, tapi kita mengamanatkan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Werton.

Keputusan diambil mana yang terbaik dan tidak merugikan satu pihak manapun. Rekomendasi sudah jelas disampaikan bahwa pengelola parkir dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena izinnya sudah keluar pada 7 Oktober 2021.

“Kita harus menganut dengan aturan yang berlaku, tidak ada disitu mengatakan harus ini itu, kita harus patuh terhadap UU,” ujarnya.

Ini adalah perpanjangan izin tentu ada sosialisasi ke masyarakat sebelum perizinan awal disetujui. Jalin komunikasi yang baik antara pengelola parkir, pemilik dan warga.

“Pengelola dan pemilik lahan Aviari harus berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk mencari solusi meramaikan pasar Aviari,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan