Meski Pemilihan Umum serentak tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pamekasan terlihat kesulitan untuk menyelenggarakan sosialisasi secara maksimal. Minimnya anggaran tampaknya menjadi kendala utama dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait teknis pemilihan dan mekanisme lainnya.
Moh. Sudur, Ketua Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia Pamekasan Jawa Timur, menyampaikan kekhawatiran bahwa minimnya sosialisasi dapat berdampak pada ketidakpahaman para pemilih terhadap proses pemilihan. Menurutnya, kebingungan masyarakat terutama terkait warna surat suara yang berbeda-beda dapat menyebabkan banyak golput.
“Pada pesta demokrasi kali ini, masyarakat berbagai kalangan belum tahu pasti warna dari surat suara yang akan diperoleh nanti. Banyaknya perbedaan warna pada kertas hak suara tersebut cenderung akan membingungkan karena minimnya sosialisasi KPUD,” ungkap Sudur di Pamekasan, Rabu, 24 Januari 2024.
Sudur juga mencatat bahwa banyak masyarakat yang berpindah domisili antar provinsi maupun kabupaten, dan hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPUD Pamekasan belum maksimal. Dia mendesak agar KPUD benar-benar bekerja maksimal dalam menjalankan tugas sosialisasi mereka.
“Kami berharap KPUD Pamekasan melakukan sosialisasi secara merata agar mereka bisa memahami pemilihan umum serentak tahun ini. Masyarakat akan cenderung acuh jika tidak tahu secara detail menerangkannya,” tambahnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Fathorrahman, Komisioner KPU Pamekasan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada berbagai segmen masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi sudah menyentuh berbagai kelompok, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, organisasi keagamaan, dan kemasyarakatan, serta melibatkan media.
“Kegiatan sosialisasi ini sudah menyentuh masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPK secara serentak, sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada,” kata Fathorrahman.
Fathorrahman juga menekankan bahwa kendala anggaran menjadi alasan keterbatasan dalam menyelenggarakan sosialisasi. Meskipun ada beberapa segmen masyarakat yang belum terjangkau, Fathorrahman menegaskan bahwa telah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Pamekasan.
Disisi lain, Ali Maskur, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari KPU Kabupaten Pamekasan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama warga yang memiliki kategori disabilitas.
Dia mengingatkan agar KPU lebih proaktif dalam memastikan seluruh elemen masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup menjelang Pemilu.
“Terkhusus warga yang termasuk kategori disabilitas, agar pada saat pemilihan berlangsung bisa memilih dan mencoblos dengan benar,” tegas Ali Maskur.
