Solihin Nilai Kejari Muara Enim Lambat dan Kecam Proyek Puluhan Milyar di Dinas Pendidikan

WhatsApp Image at
Solihin warga Muara Enim yang keluhkan lambannya kinerja Kejari Muara Enim

Solihin warga Muara Enim keluhkan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim yang dinilainya lamban, sebab, pengaduannya terkait pengadaan seragam baju batik, hingga saat ini belum berlanjut, seakan jalan ditempat.

Harris Resort Batam

“Saya selaku masyarakat telah melaporkan prihal proyek pengadaan seragam baju batik tersebut ke kejaksaan Negeri Muara Enim. Namun yang sangat saya sesalkan kenapa sampai saat ini laporan pengaduan saya belum ada kejelasan. Sedangkan, saya sudah pernah menyurati untuk mempertanyakan surat pengaduan tersebut,” kata Solihin dikutip dari detikberita.com, Selasa (26/04/2022).

Lebih jauh dijelaskan Solihin, sebelumnya dirinya telah melaporkan secara resmi ke Kejari Muara Enim, atas dugaan penyimpangan dan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yakni pengadaan seragam baju batik, untuk keperluan siswa SD/MI Negeri/swasta serta pengadaan seragam batik siswa SMP/MTS Negeri/swasta tahun 2021.

Diungkapkannya, dimana, proyek pengadaan ini dimenangkan oleh PT Mikha Karya Utama yang beralamat di Lorong Langgar Nomor 79, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan nilai tawaran Rp 21.560.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ke Kejari Muara Enim pada Desember 2021 lalu.

“Ya surat laporan pengaduan saya di Kejari Muara Enim pada Desember tahun 2021 yang lalu. Saya sudah diperiksa sebagai pelapor. Selanjutnya pesan penyidik akan memeriksa panitia pengawas, bahkan vendornya. Tapi, sampai saat ini belum ada titik-titik jelas dari kejaksaan negeri Muara Enim untuk serius dalam menangani laporan saya,” tambah Solihin.

Lanjut Solihin, Jika memang masih ada kekurangan data dan juga masih ragu atas laporannya, setidaknya ada konfirmasi lagi dirinya mengaku siap mengikuti prosedurnya dalam pengaduan tersebut.

“Kalau memang masih ragu, ya saya akan laporkan lagi ke tingkat pusat Jaksa Agung dan KPK. Itulah saya mempertanyakan permasalahan ini, karena ini masalah ini diduga kuat sudah merugikan negara, terutama anggaran Kabupaten Muara Enim,” kata Solihin.

Sementara itu, saat dikonformasi perihal tersebut pada Kejari Muara Enim Irfan Wibowo, ia meminta untuk langsung konfirmasi pada bidang Intelijen Kejaksaan Muara Enim.

Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Kasi Intel Kejari Muara Enim hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban terkait hal tersebut.

Pemkab Karimun