Sektor Maritim dan Pelayaran Kota Batam Menurun, Aliansi Industri Maritim Desak BP Batam Revisi Tarif Jasa Kepelabuhan

  • Bagikan

KUTIPAN.CO – Sejak tahun 2016 sektor maritim dan pelayaran di Kota Batam tidak memiliki kemajuan. Aliansi Gerakan Kebangkitan Industri Maritim Batam (AGKIMB) meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengambil sikap dan merevisi terkait tarif jasa kepelabuhan yang tidak sesuai perundangan.

Ada 8 Asosiasi yang tergabung di sektor pelayaran dan maritim, yakni, Indonesian National Shipowner Association (INSA) Kota Batam, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), Asosiasi Logistik Forwading Indonesia (ALFI), Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Pelayaran Rakyat (PELRA) Batam dan Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim.

Menurut AGKIMB saat ini industri maritim dan pelayaran di Kota Batam terpuruk. Selain itu industri kapal juga menurun, hanya 30% dari 115 galangan kapal yang beroperasi.

Ketua INSA Kota Batam, Osman Hasyim mengatakan, perekonomian Batam tumbuh negatif dibawah rata-rata dari statistik nasional. Sekitar 300.000 orang tenaga kerja galangan kapal kehilangan pekerjaan, Batam tidak lagi menjadi daerah tujuan kapal asing dan domestic.

“Kami meminta kepala BP Batam untuk mengambil sikap terhadap masukan kami, sebab saat ini kapal domestik dan asing enggan untuk masuk ke Batam dikarenakan pungutan tarif ke pelabuhan tidak sesuai dengan perundangan dan penyelenggaraan pelabuhan sangat kacau,” ucap Osman, Selasa (6/7/2021).

Dijelaskan Osman, opsi yang ditawarkan pihaknya semata-mata bukanlah merugikan BP Batam, melainkan akan menambah kemajuan sektor perekonomian di bidang maritim.

“Kita tidak hanya meminta melainkan memberi, ini merupakan pemasukan untuk BP Batam dan akan ada penambahan bisa mencapai 500 hingga 800 Miliar nantinya,” jelas Osman.

Kalau kebijakan sekarang kita hanya mendapatkan satu keuntungan, sebab yang kita kejar saat ini Batam mendapat 5 keuntungan dari sektor maritim nantinya, baik itu PNBP, galangan kapal, lowongan pekerjaan bagi masyarakat, bertambahnya pendapatan hotel dan restauran hingga meningkatnya pendapatan negara nantinya.

Ditambahkan Osman, jika nantinya BP Batam tidak mendengarkan dan mengambil langkah yang tepat terhadap masukan pihaknya. Maka, AGKIMB akan melakukan mogok kerja.

“Jika tuntutan kamu tidak didengarkan maka kami tentunya tidak lagi memiliki pekerjaan dan kami berencana untuk melakukan aksi mogok,” tegas Osman.

Ada 13 point tuntutan dari AGKIMB diantaranya adalah, menyelamatkan industri maritim dan perekonomian Batam secara menyeluruh.

Hal tersebut merupakan penyelamatan investasi disektor industri galangan kapal dari kebangkrutan. Selain itu, penyelenggaraan pelabuhan Batam dikembalikan kepada Kementrian Perhubungan.

“Menyerahkan pembangunan pelabuhan Batu Ampar kepada Kemenhub, mendorong bangkitnya industri maritim Batam, menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi 300.000 orang galangan kapal, pembenahan dan penyelenggaraan kepelabuhan Batam serta mencopot pejabat di pelabuhan yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas,” tambah Osman.

Mereka juga meminta, pemerintah menempatkan pejabat yang kompeten dan kapabilitas melalui Fit & proper test yang ketat.

Meminta pemerintah untuk menghentikan pungutan jasa kepabeanan yang tidak sesuai perundangan dan memberatkan. Selain itu, mencabut Perka No. 10 tahun 2016 tentang pelakasanaan sistem Host to host pembayaran kegiatan jasa kepelabuhan Batam.

Mencabut Perka No 11 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksana jenis dan tarif kepelabuhan. Point terakhir, AGKIMB meminta pemerintah untuk segera merevisi PP No 41/2021 tentang penyelenggaraan KPBPB khususnya menyangkut tentang kepelabuhan.


Report : Yuyun

  • Bagikan