Sejarah Kejayaan Timah di Pulau Singkep dan Pengamanan Kemaritiman di Laut Lingga

  • Bagikan
Sejarah Kejayaan Timah di Pulau Singkep

Singkep merupakan sebuah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pulau Singkep per 31 Agustus 2021 dihuni oleh 23.971 jiwa yang terdiri dari laki-laki 12.073 dan Perempuan 11.898 jiwa. Hampir dua abad lamanya sejak dari jaman kesultanan Riau-Lingga hingga saat ini sangat melekat dikenal dengan reputasinya sebagai salah satu pulau penghasil timah terbesar selain Bangka di Sumatera Selatan.

Tersohornya Pulau Singkep tidak hanya dikenal luas di Indonesia bahkan hingga ke manca negara. Penambangan bijih timah di Pulau Singkep tercatat jejaknya sebanyak 6 periode, hal itu diungkapkan dalam catatan di Museum Timah Singkep yang terletak di bekas kawasan PT Timah, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga

  1. Kegiatan Penambangan oleh orang-orang pribumi di Pulau Singkep (sebelum tahun 1709)
  2. Periode Kolonial Belanda (VOC) semasa Kesultanan Lingga (Sultan Mahmud Riayat Syah Bin Abdul Jalil) lebih kurang 29 tahun (1783 – 1812)
  3. Periode Kesultanan Lingga (Sultan Abdurrahman Syah Bin Sultan Mahmud Riayat Syah) lebih kurang 75 tahun (1812 – 1887)
  4. Periode Singkep Tin Maatschappij/STM lebih kurang 47 tahun (1887 – 1934)
  5. Periode Singkep Tin Exploitatie Maaschappi/Sitem lebih kurang 25 tahun (1934 – 28 Mei 1959)
  6. Periode Pemerintahan RI 37 tahun (28 Mei 1959 – 31 Desember 1995)
    – NV. SITEM – PPTS (11 Juni 1959)
    – PPTS – PT. Pertis (24 Desember 1959)
    – PT. Pertis – PN. TTS (17 April 1961) PP No.97 tahun 1961
    – PN. TTS – UPTS (5 Juli 1968) PP No 21 Tahun 1968
    – UPTS – UPTS Persero (15 Desember 1976) PP No 3 Tahun 1976
    – UPTS Persero – SATAM VII (29 April 1991 – 01 April 1993)
    – Rekrontruksi PT Timah (01 Januari 1991 – 31 Desember 1995)
    – Tutup Total UPTS TMT. 31 Desember 1995

Sejarah Kejayaan Timah di Pulau Singkep

Kegiatan penambangan bijih timah di mulai sebelum tahun 1709, lalu masuk pada masa kesultanan Riau-Lingga Sultan Mahmud Riayat Syah Bin Abdul Jalil tahun 1783 hingga 1812 yang pada periode Kolonial Belanda (VOC) dan adanya perjanjian antara sultan dengan Belanda tentang izin pengusaha Belanda untuk membuka tambang timah, hingga sampai dengan masuknya PT Timah di Pulau Singkep dan berakhir masa kejayaannya tutup total pada 31 Desember 1995.

Sejak jaman kesultanan, hampir dua abad lamanya penduduk Pulau Singkep dan penduduk pulau-pulau disekitarnya perekonomian mereka sejahtera dan makmur dikarekan adanya penambangan timah tersebut. Kala itu bijih timah merupakan satu-satunya penopang segala pertumbuhan sektor kemajuan Pulau Singkep, baik itu sektor pemerintahan dan perekonomian masyarakat.

Masa kejayaan itu perlahan mulai memudar dikarenakan anjloknya harga timah dunia pada tahun 1986, anjloknya harga timah di pasaran dunia membuat eksplorasi penambangan timah di Pulau Singkep perlahan melesu dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Aktivitas penambangan di Pulau Singkep yang saat itu ber-ibukota Kabupaten Bintan perlahan berpindah ke Karimun dan Kundur, lalu pada pada tahun 1995 PT Timah tutup total eksplorasi penambangan di Pulau Singkep.

Dampak dari tutupnya eksplorasi penambangan PT Timah di Pulau Singkep, perekonomian melesu, penduduknya dan sejumlah pengusaha mulai hengkang ke Tanjungpinang, Batam dan Karimun. Selain itu dampak lingkungannya pun terjadi yang mana salah satu dampak besar yakni bekas eksplorasi penambangan bijih timah bentuk lubang-lubang besar (kolong atau danau) disejumlah tempat yang tersebar di Pulau Singkep.

Legalitas Penambangan Timah

Guna memberikan kepastian hukum dalam perijinan pertambangan serta wilayah pertambangan bagi masyarakat, sekaligus salah satu upaya membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga gesa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terkait eksplorasi bijih Timah.

IPR dan WPR Timah Blok Singkep dan Daik
Bupati Lingga, Muhammad Nizar dan Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Nashiruddin melakukan kunjungan ke Smelter pengolahan bijih timah PT Citra Persada Mulia di Tanjung Uncang, Kota Batam

Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengaku kegiatan pertambangan rakyat khususnya penambangan bijih timah di Kabupaten Lingga ini segera terealisasi, sehingga masyarakat dapat bekerja.

“Kalau saya inginnya cepat terealisasi untuk pertambangan rakyat khususnya timah. Tentunya banyak peluang bagi masyarakat kita untuk bekerja,” kata Nizar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (27/9/2021)

Untuk teknisnya, Nizar meminta untuk berkoordinasi dengan tenaga ahli bidang hukum dan pemerintahan.

“Karena untuk teknis tenaga ahli yang turun langsung dan mengetahui secara terperinci,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Lingga, Rudi Purwonugroho mengatakan, upaya pengajuan IPR dan WPR ini sudah sangat lama digesa Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, hanya saja saat itu terkendala persoalan transisi perundang-undangan.

“Kita memang sudah sangat lama mengajukan IPR ini ke pusat dan sampai saat ini lagi digesa, mudah-mudahan tidak terlalu lama IPR kita mendapat persetujuan dari kementerian. IPR dan WPR kalau tak salah tahun 2017, saat itu untuk di Singkep ada 4 blok, sementara untuk di wilayah Lingga belum ada,” kata Rudi Purwonugroho, saat dihubungi, Senin (27/09/2021)

Adapun kendala saat itu, kata Rudi Purwonugroho terkait persoalan transisi perundangan-undangan yang lama ke undang-undang yang baru, karena kewenangan dikembalikan ke pusat, cuma tidak menutup kemungkinan nanti ada pendelegasian sebagian kewenangan kepada Provinsi Kepri, diantaranya itu adalah penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat.

“WPR di Pulau Singkep berdasarkan surat edaran Kementerian ESDM, untuk sekarang yang sudah mengajukan PT Citra Persada Mulia (CPM), ke PTSP Kabupaten Lingga kemudian sudah diserahkan perlengkapan tata ruang nya pada PUPR kita, infonya sudah sampai di kementerian,” ungkap Rudi

Menurut Rudi, dengan adanya IPR dan WPR tersebut sangat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat mengingat bijih timah sangat familiar ditengah masyarakat Kabupaten Lingga khususnya Pulau Singkep, berbeda halnya dengan pertambangan pasir dan bauksit yang tidak familiar ditengah masyarakat Kabupaten Lingga.

“Artinya kalau IPR ini sudah bisa kita munculkan, Insya Allah masyarakat kita terbantu, karena masyarakat Singkep pada khususnya dan Kabupaten Lingga pada umumnya sangat familiar sama Timah ini, berbeda dengan tambang pasir tidak teralu familiar apalagi Bauksit,” katanya

Ditambahkan Rudi Purwonugroho, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi sangat responsif terkait pertambangan rakyat ini, bahkan Gubernur Kepri menambahkan WPR di wilayah Daik sebanyak 4 blok.

“Insya Allah kalau ini terealisasi bisa menyerap lapangan pekerjaan ribuan orang. Pemerintah Daerah kita menggesa dan segala pengajuan perijinan yang masuk ke PTSP kita langsung direspon. Dan Pak Gubernur Ansar sangat respon, bahkan sudah mengeluarkan penambahan WPR di Singkep, dan Daik yang selama ini tidak ada WPR, ternyata pak Gubernur memunculkan WPR untuk di Daik Lingga, kan ini luar biasa,” ujarnya

Salah satu perusahaan yang telah merintis untuk pengolahan bijih timah agar dapat diekspor yakni PT Citra Persada Mulia yang sudah membangun smelter di Tanjung Uncang, Kota Batam. Bahkan Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Ketua DPRD Lingga sudah melakukan kunjungan ke smelter tersebut.

“Ada yang bertanya kenapa smeltern-nya tidak di Lingga, karena kalau di Lingga kajian cost yang dikeluarkan terlalu tinggi untuk peralatannya karena alat-alatnya Impor, itu salah satu dasarnya. Pak Bupati dan Ketua DPRD juga sudah datang berkunjung melihat tempat Smelter PT CPM ini. Diperkirakan sekitar bulan Oktober ini akan merilis untuk ekspor perdana,” ungkapnya

Saat disingung wacana akan beroporasinya kembali PT Timah, Rudi membeberkan, ada terjadinya tumpang tindih antara wilayah eksplorasi PT Timah dengan Wilayah Pertambangan Rakyat.

“PT Timah memang sudah mengajukan pada Dirjen, nah dari 4 blok yang diajukan ternyata ada overleaf dengan wilayah penambangan rakyat. Dari yang diajukan dari PT Timah itu memang tumpang tindih dengan wilayah penambangan rakyat, untuk sementara tidak disetujui yang blok tumpang tindih itu,” ungkapnya

Bijih Timah Sumber Ekonomi Masyarakat

Mendulang timah bagi masyarakat Singkep Kabupaten Lingga adalah pekerjaan yang sudah ratusan tahun digeluti secara turun temurun.

Logam yang ditambang melalui penambangan rakyat ini memang memiliki nilai jual cukup tinggi. Tak heran, jika masyarakat tahan hingga berjam-jam untuk mengumpulkan butiran pasir timah untuk di dulang.

Proses mendulang ini memang tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu, seiring kemajuan teknologi banyak masyarakat yang menggunakan mesin bor dengan kapasitas kecil untuk mengambil logam ini.

Jika dibandingkan dengan menggunakan mesin bor, meskipun berkapasitas kecil, cara menambang timah dengan mendulang tentu lebih ramah terhadap lingkungan. Karena prosesnya tidak harus membuat lubang yang besar, dan membuat air menjadi keruh.

Sejarah Kejayaan Timah di Pulau Singkep
Hatijah (pakai topi) dan rekannya sedang melakukan mendulang bijih timah dikubangan air bekas galian penambangan bijih timah yang di gali sekelompok pendulang dengan menggunakan mesin sedot | Foto : Fikri

Hatijah (74) mengaku menggeluti pekerjaan sebagai pendulang timah ini dari sejak dirinya masih gadis. Bahkan pada saat berjayanya perusahaan timah di pulau Singkep pada masa itu nenek dengan tiga orang anak ini juga ikut membantu untuk mencuci bijih timah tersebut meski bukan sebagai karyawan.

“Nenek ini dari gadis sudah buat kerja dulang timah ini, bahkan pada saat ada perusahaan nek bantu cuci timah,” cerita Nenek Hatijah, dilokasi dulang timah, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (28/9/2021)

Bahkan nenek Hatijah rela berendam berjam-jam di kolong bekas galian untuk mendapatkan timah. Dalam sehari biasanya nenek hatijah bisa mendapatkan 2 hingga 3 kilo timah.

“Dari jam 8 sampai jam 5 sore, sehari itu adalah dapat 2 hingga 3 kilo lebih timah,” ungkapnya

Dan pada masa perusahaan timah tersebut juga para pendulang timah langsung menjualnya ke pihak perusahaan. Namun dulunya harga perkilo timah dihargai hanya Rp200 perak.

“Kalau dulu harga timah kita jual ke perusahaan masih murah 200 perak,” ceritanya

Sempat beberapa tahun yang lalu adanya penangkapan besar-besaran bagi para penampung timah, sehingga menyulitkan pendulang untuk menjual hasil dulang timah mereka.

Nenek Hatijah bukanlah bagian dari kelompok para laki-laki pencari bijih timah yang menggunakan mesin sedot, nenek ini hanya mengutip sisa-sisa bijih timah yang hanyut dibawa air dari bak kayu milik sekelompok laki-laki penambang timah di lakosi itu.

Nenek ini mengaku, dengan mendulang timah ia tidak berharap menjadi kaya raya, kata dia hanya untuk menyambung hidup agar dapur bisa ngepul. Berendam dalam air kubangan seperti itu sudah biasa dan sejak gadis juga ia telah lakukan.

Sejarah Kejayaan Timah di Pulau Singkep
Bijih timah yang di dulang oleh Hatijah dengan alat seadanya yang kala itu hanya menggunakan piring plastik mengutip bekas ceceran bijih timah yang dilakukan oleh kelompok pendulang yang menggunakan mesin sedot | Foto : Fikri

“Waktu ada penangkapan besar-besaran para penampung timah, kami tidah tahu harus menjual kemana,” ujarnya

Dan baru-baru ini nenek Hatijah bisa menjual hasil dulang timah tersebut ke penampung dengan harga perkilonya Rp97 ribu – Rp100 ribu rupiah. “Saat ini satu kilonya itu, Rp97-100 ribu rupiah,” katanya

Menurut nenek Hatijah untuk mencari timah di Pulau Singkep tidaklah sulit. Hampir di setiap pelosok pulau ini terdapat kandungan timah. Bahkan, banyak juga masyarakat yang mendulang timah di pesisir pantai Pulau Singkep.

“Kalau untuk di Singkep ini timah masih banyak,” ungkapnya.

Sejarah Penambangan Bijih Timah

Dabo Singkep, Kabupaten Lingga sempat menjadi pusat ekonomi terbesar di Kepri, dimana timah menjadi satu-satunya penggerak ekonomi terbesar.

Dengan dibukanya tambang sejak masa penjajahan Belanda hingga diambil alih menjadi Perusahaan Timah milik BUMN, Singkep menjadi penghasil timah ketiga terbesar di Indonesia.

Nenek Hatijah bukanlah bagian dari kelompok para laki-laki pencari bijih timah yang menggunakan mesin sedot, nenek ini hanya mengutip sisa-sisa bijih timah yang hanyut dibawa air dari bak kayu milik sekelompok laki-laki penambang timah di lakosi itu.  Nenek ini mengaku, dengan mendulang timah ia tidak berharap menjadi kaya raya, kata dia hanya untuk menyambung hidup agar dapur bisa ngepul. Berendam dalam air kubangan seperti itu sudah biasa dan sejak gadis juga ia telah lakukan.
Kurator atau staf Museum Timah Singkep | Foto : Fikri

Kepala Museum Timah Kabupaten Lingga Encik Basri menceritakan bahwa pada saat itu jumlah karyawan PT. Timah sebanyak 24.000 orang.

“24.000 tersebut terdiri dari karyawan Dabo Singkep dan Perayon Kundur. Dimana 16.000 orang itu bekerja sebagai Administrasi dan 8 ribu bidang tambang,” jelas Basri

Pada saat itu berapa banyak yang harus di PHK dengan PT. Timah tetap berjalan. Namun pada saat itu anjloknya harga timah di tahun 1986 yang mana US 18 ribu dolar perton menjadi US 6.100 dolar pertonnya.

“Dengan keadaan keuangan yang memprihatinkan sehingga perusahaan mengalami kerugian terus menerus yang didapat, sampai akhirnya pada tahun 1991 itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi,” cerita Basri, Selasa (28/9/2021)

Kejatuhan tambang menghancurkan perekonomian daerah dan keterpurukan ini berlangsung menahun bahkan terasa hingga kini, selain dampak sosial ekonomi pasca penutupan tambang juga meninggalkan luka pada lingkungan sekitar.

Pertahanan dan Pengamanan Laut Lingga

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Dabo Singkep melakukan berbagai upaya pengawasan kemaritiman dengan melakukan patroli terbatas demi menjaga keamanan serta kenyamanan di wilayah perairan Kabupaten Lingga.

Pasalnya sejauh ini Kabupaten Lingga terbilang aman dari pada kasus-kasus penyelundupan barang-barang terlarang ataupun ilegal, Sehingga Lingga dapat dikatakan berhasil menjaga wilayah perbatasan kemaritiman.

Meski diketahui jumlah personil Lanal Dabo Singkep yang menjaga wilayah-wilayah perbatasan sebanyak 70 personil. Sedangkan saat ini Lanal memerlukan lebih kurang 200 personil.

DanLanal Dabo
Komandan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dabo Singkep, Letkol Laut (P) Didik Hermawan, M.Tr. Opsla saat diwawancarai di ruang pertemuan Mako Lanal Dabo Singkep | Foto : Ruslan

“Saat ini kita memang dikatakan kekurangan personil, sebab Lingga ini memiliki 13 Kecamatan yang berbeda-beda wilayah yang dikelilingi laut, sehingga memerlukan personil,” kata Danlanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Didik Hermawan dirungan kerjanya Pada Senin (27/09/2021).

Terkait penangkapan kapal di laut Lingga hingga saat ini menurut, Didik belum ada.

“Untuk sejauh ini dalam pengamanan kemaritiman di laut dalam melaksanakan patroli terbatas tidak pernah kita temukan kejahatan karena sampai saat ini daerah kita khususnya lingga kondisinya cukup kondusif sekali,” jelasnya

Terkait wawasan kebangsaan, Menurut Didik bahwa untuk negara Indonesia memang negara maritim. Sebab menyangkut laut dengan melingkupi 17.035 pulau-pulau di Indonesia.

“Maka sudah sepantasnya kita disebut dengan kelautan maritim,” ujarnya

Dikesempatan itu, Komandan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dabo Singkep, Letkol Laut (P) Didik Hermawan, M.Tr. Opsla menambahkan jika dalam perekrutan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (TNI-AL) akan prioritaskan bagi putra daerah, selain itu saat pendidikan tidak lagi terpusat di Surabaya dan penempatan tugasnya setelah pendidikan juga akan dikembalikan kedaerah asalnya.

Hal itu diungkapkan, Komandan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dabo Singkep, Letkol Laut (P) Didik Hermawan, M.Tr. Opsla saat ditemui diruangannya di Mako Lanal Dabo Singkep, Senin (27/09/2021)

Letkol Laut (P) Didik mengungkapkan hal tersebut merupakan kebijakan dari Kepala Staff TNI Angkatan Laut (Kasal) untuk memenuhi kebutuhan personel di seluruh wilayah Indonesia. Terkait kebijakan yang disampaikan oleh Kasal, Letkol Didik telah memerintahkan Paspotmar Lanal Dabo Singkep Lettu Marinir Suyono untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat Kab. Lingga.

“Kemarin bapak Kasal mengimbau, kalau masuk Angkatan Laut, akan dikembalikan kedaerah asalnya. Dan Saya sudah menyuruh Paspotmar  untuk kesekolah-sekolah bahwa untuk rekrutmen Angkatan Laut akan diprioritaskan  dari putra daerah dan kedinasan akan dikembalikan kesini,” ungkap Letkol Didik

Jadi, kata Danlanal, orang tua tidak lagi perlu gusar jika anaknya jadi tentara lalu ditugaskan ditempat yang jauh, sebab saat ini sesuai dengan kebijakan dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dalam perekrutan memprioritaskan putra daerah juga dalam penempatan tugas nya dikembalikan kedaerah asalnya.

“Rata-ratakan orang tua nya pada takut nih, nanti kalau anaknya jadi Angkatan Laut akan ditugaskan ditempat yang jauh. Jadi nanti jika ada anak sini jadi Angkatan Laut maka nanti akan di tugas kembali kedaerah asalnya, jadi kalau asal Lingga ya bertugas di Lanal Dabo,” kata Letkol Didik

Lebih jauh dijelaskan Letkol Didik, ketika pendidikannya pun saat ini tidak lagi terpusat di Surabaya, tapi telah dibentuk Satuan Pendidik, untuk putra daerah Kabupaten Lingga nanti akan mengikuti Satdik di Tanjung Uban.

“Nantikan ada pendaftaran lagi itu bulan Februari mendatang. Jadi di Tanjung Uban itu ada Satdik (Satuan Pendidikan) jadi disana itu melaksanakan pendidikan disitu, kalau dulu kan terpusat di Surabaya. Sekarang ini kita ada Satdik-Satdik itu, jadi pendidikannya di Tanjung Uban,” katanya

 Ditambahkan Danlanal, jika saat ini personel Lanal Dabo Singkep masih 40% dari 200 Personil, jumlah tersebut menurut Danlanal sangat sedikit yang mana standartnya sesuai dengan daftar susunan personel sebanyak 200 personel.

“Untuk personel kita itu sesuai dengan daftar DSP (daftar susunan personel) standartnya 200 pers, tapi sekarang ini terisi personel disini itu 40% , jadi kita memang terbentur masalah kekurangan personel,” ungkap Danlanal

Sementara Kasat Polairud AKP Thomas Charles menjelaskan, untuk kasus di wilayah Kabupaten Lingga belum pernah ditemukan adanya penyelundupan atapun Kapal yang mencurigakan membawa barang-barang terlarang pada saat pihaknya melaksanakan patroli rutin.

“Karena wilayah laut Kabupaten Lingga kebetulan tidak berbatasan dengan daerah luar, hanya saja Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Sehingga kecil kemungkinan ditemukan penyelundupan, maka dari itu sampai saat ini kondisi dilaut kabupaten Lingga aman dan kondusif sekai,” kata Thomas

Namun Thomas menuturkan, untuk penyelundupan dari Batam pihaknya mendapati informasi tersebut, dan berencana melalui daerah Lingga.

Pengawasan Warga Negara Asing (TKA)

Pertanggal 29 September 2021, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep mengawasi sebanyak 36 Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Kabupaten Lingga, terdapat 22 orang diantaranya warga negara asing yang bekerja di peraiaan laut Kabupaten Lingga.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Nayaka Duta Harahap melalui Kasi Intelijen dan Penindakan (Inteldak) Keimigrasian, Indra Leksana saat ditemui diruangannya, Rabu (29/09/2021)

“Rinciannya 22 orang WNA Thailand sebagai TKA yang bekerja di laut, lalu ada TKA yang bekerja di darat 6 orang WNA China, dan TKA yang bekerja di penerbangan 2 orang WNA Uruguay dan Afrika Selatan, lalu WNA penyatuan keluarga 4 orang warga negara Kanada, Jerman dan Singapura 2 orang,” ungkap Indra

Lebih jauh diungkapkan Indra Leksana, adapun rincian 22 warga negara asing yang bekerja di laut sebagai tenaga kerja kru kapal, yakni 2 TKA (tenaga kerja asing) di kapal KIP (kapal isap produksi) Gosyen di laut Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir dan 20 TKA di 3 kapal isap produksi di laut Desa Pekajang, Kecamatan Lingga.

Imigrasi Dabo Singkep
Indra Leksana, Kasi Intelijen dan Penindakan (Inteldak) Keimigrasian

“Jadi jumlah TKA di Lingga yang bekerja di laut itu ada 22 orang WNA Thailand. Kapal yang mempekerjakan WNA ada 4 kapal diantaranya ada KIP Timah yang berada di laut Desa Kote dan Desa Pekajang. Kalau yang tidak tetap seperti kapal pasir ada 14 kapal,” beber Indra

Dikarenakan WNA sebagai tenaga kerja di Kabupaten Lingga lebih banyak yang bekerja sebagai kru di kapal atau laut, Kasi Inteldakim mengaku dalam melakukan pengawasan, pihaknya mengalami kendala terkait personel dan sarana prasarana.

“Jadi WNA di Lingga ini banyak bekerja di laut, maka dalam pengawasannya, kami mengalami kendala kekurangan personel dan Sapras (sarana dan prasarana). Dalam melakukan pengawasan dengan mendatangi tempat TKA yang berada di atas kapal, kami harus menyewa pompong (kapal kecil) untuk ketempat tersebut,” ungkapnya

Meski demikian kata Indra, kendala tersebut bukanlah penghalang pihaknya dalam melakukan pengawasan, mengingat dalam pengawasan terhadap orang asing, Imigrasi membentuk Timpora yang merupakan gabungan dari berbagai unsur instansi, meliputi TNI-Polri, perangkat daerah hingga tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

“Keterbatasan dan hambatan itu bukan penghalang bagi kita untuk bekerja dengan maksimal. Ditambah lagi dengan adanya Timpora ini kita bisa bersinergi dan bekerja lebih baik,” ungkap Indra Lesmana

Ditambahkan Indra, Timpora merupakan wadah informasi dan komunikasi antar instansi atau lembaga dalam bersama-sama melakukan pengawasan terhadap orang asing.


Report : Akhlil Fikri – Ifaturamadan Adi Saswandy – Ruslan (Liputan kolaboratif kegiatan pelatihan jurnalistik UPN Veteran Yogyakarta kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan