KUTIPAN – Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Tasikmalaya berubah jadi ajang protes publik yang menegangkan. Bertempat di Gedung Dakwah Indonesia (GDI) Singaparna, rapat pada Rabu (23/04/2025) berlangsung panas, usai sejumlah saksi dan warga menyuarakan keberatan atas hasil rekap dari 39 kecamatan yang dinilai janggal dan sarat praktik politik uang.
Aksi protes ini datang dari dua arah: para saksi dalam ruang rapat, dan ratusan warga yang berunjuk rasa di luar gedung. Mereka yang hadir di luar, mengatasnamakan diri sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 3 (Ai Diantani-Iip Miftahul Paoz) dan kelompok GERAK TIPU (Gerakan Rakyat Anti Politik Uang). Keduanya kompak menuding kemenangan pasangan nomor urut 2 (Cecep-Asep) sebagai hasil dari dugaan politik uang yang masif, serta lemahnya pengawasan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami menolak keras hasil perolehan suara ulang (PSU) yang dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 karena dianggap hasil money politik yang didukung oleh salah satu Direktur Utama PT Primajasa,” tegas Waris, Ketua Ormas GIBAS Kabupaten Tasikmalaya yang hadir sebagai pendukung paslon 03. Ia juga menyatakan, dukungan kepada paslon pilihannya diberikan “tanpa diberi apapun selain atas dasar kepedulian.”
Lebih jauh, Waris menuntut Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya hadir di hadapan massa untuk memberikan penjelasan publik. Ia juga mengancam akan membawa massa lebih banyak jika tuntutan ini tidak dipenuhi.
“Kami semua meminta Ketua KPU dan Bawaslu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan penjelasan secara terbuka… PSU ini menghabiskan anggaran besar tapi tanpa hasil yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sementara itu, kelompok GERAK TIPU menyampaikan protes dari sudut pandang yang lebih netral. Dalam orasinya, mereka tidak menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, melainkan menuntut verifikasi menyeluruh terhadap hasil rekapitulasi dan keterbukaan informasi publik.
“Kami menolak keras hasil PSU Kabupaten Tasikmalaya yang kami anggap tidak netral… Kami menuntut penjelasan dari KPU dan Bawaslu dari banyaknya dugaan praktik money politik,” ujar Dani, Dewan Pembina GERAK TIPU.
Tensi semakin meningkat saat massa nyaris menjebol gerbang GDI untuk memaksa pertemuan langsung dengan penyelenggara pemilu. Namun, aparat gabungan TNI-Polri yang dipimpin langsung Kapolres Tasikmalaya dan Dandim 0612 berhasil menenangkan situasi.
Massa akhirnya membubarkan diri secara damai setelah menyuarakan tuntutan mereka selama beberapa jam. Demonstrasi turut diwarnai dengan slogan-slogan seperti “Lawan Politik Uang”, yang menegaskan keresahan warga atas integritas demokrasi lokal yang kini diragukan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait hasil rapat pleno maupun desakan demonstran.
Laporan: Chandra
