KUTIPAN – Selasa, 3 Juni 2025, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad datang ke Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri bukan buat basa-basi. Di tangan beliau, ada satu dokumen penting: draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029.
Dalam suasana formal tapi tetap hangat, dokumen ini diserahkan ke pimpinan DPRD. Rapat paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, barengan dengan Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, para anggota dewan, Forkopimda, jajaran OPD, dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Gubernur Ansar dalam pidatonya bilang, “RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan merupakan komitmen politik, administratif, dan sosial yang menjembatani harapan masyarakat dengan arah pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab.”
Dokumen ini disusun nggak main-main. Pendekatannya komplet: teknokratik, partisipatif, politis, plus kolaborasi top-down dan bottom-up. Artinya, dari yang di atas sampai yang di bawah semua diajak mikir bareng, supaya hasilnya nggak cuma cakep di atas kertas, tapi juga realistis buat dijalankan.
RPJMD Kepri 2025–2029 ini juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen gede lain, mulai dari RPJMN nasional sampai RPJPD Kepri 2025–2045. Tujuannya? Supaya Kepri benar-benar jadi kawasan strategis maritim level nasional dan internasional. Nggak cuma jargon, tapi juga jadi pusat pergerakan ekonomi dan pembangunan beneran.
Tapi ya, rencana sebesar ini tentu nggak lepas dari tantangan. Kata Gubernur Ansar, masih banyak PR yang harus dibereskan: kualitas SDM yang belum optimal, potensi laut yang belum maksimal dimanfaatkan, kemiskinan dan pengangguran yang belum bisa ditekan, birokrasi yang perlu di-upgrade, sampai infrastruktur yang belum merata. Belum lagi soal lingkungan dan budaya Melayu yang harus tetap dijaga.
Nah, untuk menjawab semua tantangan itu, RPJMD ini punya satu visi besar: “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata.” Maknanya? Pembangunan harus berkualitas, adil, dan berpijak pada kekuatan wilayah maritim, dengan hasil yang bisa dirasakan semua orang, bukan cuma satu-dua daerah doang.
Lima misi utama ditetapkan buat jadi pegangan:
-
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis laut dan potensi lokal
-
Pembangunan infrastruktur yang merata dan konektivitas antarwilayah
-
SDM yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing
-
Pemerintahan yang bersih, terbuka, dan go digital
-
Pelestarian budaya Melayu dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Kalau misi itu adalah arah, maka ada enam program unggulan sebagai mesinnya. Mulai dari:
-
Optimalisasi potensi laut dan kekuatan daerah
-
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau
-
Ekonomi yang nggak cuma tumbuh, tapi juga berkualitas
-
SDM yang unggul dan berkarakter
-
Birokrasi yang melek teknologi
-
Sampai pembinaan keagamaan dan pelestarian budaya
“Program-program ini kami susun sebagai bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Gubernur.
Yang bikin adem, Gubernur Ansar juga buka ruang untuk masukan dari DPRD supaya dokumen ini bisa lebih mantap. “Kami ingin dokumen ini tidak hanya legal secara formal, tetapi juga hidup dan dinamis dalam pelaksanaannya serta mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu,” katanya.
Lebih jauh, semua pihak diajak buat kerja bareng. Dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, sampai media, semuanya diminta jadi bagian dari pembangunan. Karena, “Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi seluruh elemen,” pungkas Gubernur Ansar.***
Untuk informasi beragam lainnya ikuti kami di medsos:
https://www.facebook.com/linggapikiranrakyat/
https://www.facebook.com/kutipan.dotco/
Editor: Fikri Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.
