Connect with us

Kutipan Berita

PWI Kepri Nilai Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Ditunda

Published

on

Foto Kutipan batam, Nilai Pilkada, PWI Kepri, Serentak 2020 Sebaiknya Ditunda

KUTIPAN.CO – Kondisi di Tanah Air akibat masih maraknya penyebaran virus corona (covid-19), sehingga diperlukan konsentrasi penuh untuk mengatasinya.

PWI Kepri menilai ada baiknya tahapan pilkada serentak 2020 ditunda sebagian. Artinya, tahapan yang belum dilakukan, dapat dievaluasi.

“Misalnya ya, verifikasi untuk calon independen yang akan dimulai 26 Maret 2020 ini hingga penatapan 20 April 2020 dilanjutkan sesuai jadual. Soalnya kan sudah berjalan sejak pengumpulan dukungan KTP. Pekerjaannya pun terkosentrasi di KPUD dan Bawaslu. Nah, yang ini diteruskan hingga penetapan lolos atau tidaknya pada 20 April itu,” kata Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim kepada media

Namun demikian, untuk pencalonan jalur partai politik hingga pendaftaran mulai 16-18 Juni 2020, dapat dievaluasi dan ditunda.

Baca :  Dipimpin Rudi Pemko dan BP Batam Percepat Pembangunan

“Memang akan berdampak pada pemilihan yang sedianya akan dilakukan pada 23 September 2020. Bisa akhir 2020 pilkadanya. Tapi tak ada salahnya energi bangsa ini difokuskan dulu untuk mengatasi virus yang mematikan ini serta dampak turunannya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial,” tutur Candra.

Alasan lainnya, pemerintah pusat pun saat ini sedang melakukan berbagai improvisasi untuk mengatasi kebutuhan dana yang tidak sedikit untuk mengatasi wabah ini. Terakhir, Presiden Jokowi telah menyampaikan kemungkinan dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona ini.

“Begitu juga kalau kita lihat lebih makro lagi. Akibat turunnya harga minyak dunia ke level di bawah 30 dolar perbarel, akan membuat asumsi APBN kita akan terkoreksi cukup tajam. Menkeu Sri Mulyani mengatakan bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 menjadi nol persen. Ini artinya pemerintah memerlukan dana cadangan yang tidak kecil,” tambah Direktur Batam Pos Online itu.

Baca :  Kabupaten Lingga Terima Hibah BMN Senilai Rp4,2 Miliar

Oleh sebab itu, lanjut Candra, perlu segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan oleh pemerintah maupun KPU RI sebagai payung hukum penundaan tahapan pilkada serentak ini. “Termasuk mempersiapkan payung hukum untuk daerah-daerah tertentu di mana kepala daerahnya perlu di-PLT-kan menjelang pilkada serentak. Tidak apa-apa ditunda, untuk kepentingan yang lebih besar,” tutupnya.

Editor : Ramadhan

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Populer Sepekan