PWI Anulir Penghargaan Untuk Wali Kota Bekasi

  • Bagikan
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari

KUTIPAN.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) anulir penghargaan yang bakal diterima oleh Wali Kota Bekasi, hal itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Kamis (06/01/2021)

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Ketum PWI Pusat Atal S Depari, dianulirnya penghargaan yang akan diberikan pada Wali Kota Bekasi tersebut disebabkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“OTT ini telah mengakibatkan dia cacat hukum terkait korupsi, sehingga kami perlu menganulir penghargaan yang bakal di terima tersebut, demi menyelamatkan yang lain,” tegas Atal S Depari

Semula penghargaan itu akan diberikan Persatuan Wartawan Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional 2022 pada bulan Februari mendatang.

Dalam menganulir penghargaan yang akan di berikan itu melalui keputusan berdasarkan musyawarah dengan pengurus PWI lainnya, seperti Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, dan mendengar masukan tim juri AK-PWI beberapa saat setelah berita penangkapan Rahmat.

Secara terpisah, Ketua _pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono menjelaskan tim juri yang diketuai Agus Dermawan T pada 16 Desember 2021 telah memutuskan dan menetapkan 10 bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) 2022, salah satunya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Adapun keputusan tersebut berdasarkan penilaian terhadap serangkaian tahapan proposal, video pada babak penyisihan, dan wawancara langsung pada babak final dalam rentang waktu November-Desember 2021.

Sejak masa pendaftaran, ujar Yusuf, panitia sudah menggariskan secara tegas dalam edaran tertulisnya bahwa peserta Anugerah Kebudayaan PWI terbuka untuk bupati/wali kota se Indonesia, yang tidak sedang beperkara hukum/korupsi. Edaran tertulis itu tersebar ke seluruh jajaran PWI provinsi hingga kabupaten/kota. Juga ke bupati/wali kota melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Aturan itu antara lain yang menjadi dasar Ketua Umum PWI menganulir Rahmat,” kata Yusuf.

Lebih lanjut, salah seorang anggota juri Nungki Kusumastuti mendukung keputusan anulir demi menjaga martabat PWI. Upaya penganuliran penghargaan itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, kepala daerah yang berhak naik panggung HPN 22 untuk menerima Trofi Abyakta (berkembang maju) sebanyak sembilan orang. Masing-masing Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Fadly Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto; Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi; Bupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina; Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin; Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Helmi Hassan; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri; dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana.

(Kky)

Penulis: KikyEditor: Fikri
  • Bagikan