KUTIPAN – Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Kepulauan Riau menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Batam pada Rabu (27/8/2025). Aksi ini menyuarakan 11 isu strategis yang mereka nilai belum dijawab secara serius oleh pemerintah, mulai dari banjir, sampah, parkir semrawut, hingga isu agraria di Kampung Tua Tanjung Uma.
Massa aksi diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Batam Muhammad Yunus Muda, Ketua Komisi III DPRD Batam Muhammad Rudi, serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Hadir pula anggota DPRD Ir Anang Adhan dan Plt Sekdako Firmansyah. Usai orasi di halaman gedung, perwakilan mahasiswa diajak masuk ke ruang rapat Komisi III untuk berdialog.
Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menegaskan bahwa tuntutan yang mereka bawa mencerminkan keresahan masyarakat luas.
“Ada sebelas isu utama yang kami angkat hari ini. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan Kota Batam yang kami nilai belum menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Isu yang disorot mahasiswa antara lain: penanganan banjir yang tak kunjung tuntas, persoalan sampah, pengaturan parkir, penolakan pasal bermasalah dalam RKUHAP, sikap represif aparat saat demonstrasi, ketidakmerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), nasib guru honorer, mafia pangan, jam operasional dump truck/kontainer, konflik agraria, hingga tuntutan menjadikan Batam sebagai kota ramah anak.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan langkah konkret Pemko.
“Persoalan sampah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan satu pihak. Diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat. Mahasiswa bisa berperan aktif dalam edukasi dan pengawasan,” tegasnya.
Amsakar menyebut pihaknya telah menambah bulldozer, 14 truk sampah, 90 bin kontainer, serta membentuk tiga UPT pengelolaan sampah. Pada 2026, pemerintah berencana menambah 133 bin, 40 truk baru, dan tiga unit incinerator.
Soal jam operasional dump truck dan kontainer, ia memastikan evaluasi tengah dilakukan. Sedangkan untuk isu agraria, MBG, dan mafia pangan, Komisi II dan III DPRD berkomitmen mengawalnya lewat forum resmi.
Usai dialog dua jam, mahasiswa mengapresiasi keterbukaan pemerintah, tetapi tetap memberi peringatan keras.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Ini baru langkah awal. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali turun ke jalan,” tutup Muryadi sembari menyerahkan tuntutan tertulis kepada Wali Kota Amsakar.
