Polres Lingga Salurkan Bantuan Tunai 600 Ribu Dengan Target 19.500 Penerima

IMG WA

Polres Lingga targetkan sebanyak 19.500 orang mendapat bantuan tunai sebesar Rp 600.000 pada program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) di Kabupaten Lingga.

Harris Resort Batam

Kapolres Lingga AKBP Arief Robby Rachman melalui Kasi Keuangan Polres Lingga Bripka Hermandi Sembiring mengungkapkan, bantuan tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) tersebut merupakan program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk membantu serta meningkat ekonomi masyarakat.

“Target sebanyak 19.500 orang dengan rincian yaitu untuk pedagang kaki lima dan warung sebanyak 6.000 orang sedangkan untuk nelayan sebanyak 13.500 orang,” ungkap Bripka Sembiring di Mapolres Lingga, Jum’at (08/4/2022).

Dijelaskan Bripka Sembiring, adapun kriteria masyarakat yang menerima penyaluran BTPKLWN yakni warga negara Indonesia, memiliki KTP Elektronik, memiliki usaha sebagai pedagang kaki lima, warung dan nelayan buruh atau nelayan memiliki kapal dibawah 5 GT dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdaftar di Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Penyaluran bantuan tunai ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2022. Sampai saat ini telah disalurkan sebanyak 3000 orang dengan nilai bantuan sebesar 600.000 rupiah perorang,” kata Bripka Sembiring.

Ditambahkan Bripka Sembiring, dengan adanya program pemerintah terkait bantuan tunai tersebut di imbau kepada masyarakat Kabupaten Lingga khususnya para pedagang kaki lima, warung dan nelayan untuk mendatakan dirinya pada Bhabinkamtibmas atau anggota Polri juga mengimbau untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan dosis 3 (booster) serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Hasil pendataan terhadap warga tersebut dimasukan ke dalam Aplikasi Puskeu Presisi untuk mengetahui data warga tersebut terverifikasi atau tidak, dan apabila data warga tersebut terverfikasi maka terhadap warga tersebut diberikan undangan untuk menerima BTPKLWN yang nantinya akan disampaikan para petugas pendataan atau Bhabinkamtibmas, sedangkan data warga yang tidak terverifikasi maka yang bersangkutan tidak berhak menerima BTPKLWN,” ungkap Bripka Sembiring.

Pemkab Karimun