KUTIPAN.CO – Untuk pindah datang sekarang ini pengurusannya dapat datang lansung ke Disduk Capil tidak lagi melalui RT, namun peran seorang RT sangat diperlukan dalam mengurus akta kematian warganya.

“Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana peristiwa penting khususnya kematian, yang sebelumnya adalah menjadi kewajiban keluarga atau yang mewakili menjadi kewajiban RT,” kata Plt Kepala Disduk Capil Kabupaten Lingga, Abdul Rani, saat ditemui diruang kerjanya menerangkan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Senin (27/9/2021).

Pada pasal 44 ayat (1), jelas A. Rani, setiap kematian wajib dilaporkan RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, namun pemahamam masyarakat akan kepemilikan akte kematian masih belum optimal.

“Terkadang masyarakat merasa sudah cukup, jika sudah memiliki surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, padahal surat kematian itu belum merupakan dokumen resmi, dan hanya sebagai persyaratan pengurusan akta kematian,” terangnya.

Memang selain RT, jelas Rani, ahli waris juga boleh mengurus akta kematian, karena mereka lebih mengetahui, namun harus ada pengantar dari RT, jika meninggalnya di rumah surat keterangannya dari desa/kelurahan dan kalau di rumah sakit ada keterangan dari rumah sakit.

“Setelah ada surat keterangan dari kelurahan atau rumah sakit, datang ke Disduk Capil dengan membawa KTP yang meninggal, Kartu Keluarga (KK) serta KTP suami/istri jika masih ada juga dibawa, karena pada KK yang baru dikeluarkan, akan ada keterangan statusnya,” paparnya.

Sementara itu, Plt. Kabid pelayanan pendaftaran penduduk, Eva Yusnita menambahkan, pihaknya juga berharap kepada masyarakat, yang KK masih belum berubah RT/RW dan status pendidikannya agar datang ke Disduk Capil untuk memperbarui atau merubah datanya di KK.

Kerena, lanjut Eva, masih banyak penduduk Kabupaten Lingga yang belum merubah data kependudukan mereka, data yang ada dalam KK tentu akan berubah, yang mana dulu anak-anak mereka masih SD sekarang SMP dan yang SMP sudah SMA mungkin kuliah, bahkan sudah selesai dan ini semua harus diperbarui.

“Selain itu, jika sebelumnya data di KK mereka status istri masih Ibu Rumah Tangga (IRT), bisa saja sekarang telah bekerja dan data itu yang harus di rubah pada KK nya, masyarakat juga diharapkan untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak mereka, kami di Disduk Capil pada prinsifnya bagaimana memudahkan urusan masyarakat, sepanjang tidak menabrak aturan,” tutupnya.

Penulis : Pandi

KUTIPAN.CO – Polsek Lubuk Baja bersama instansi terkait gelar operasi yustisi dalam rangka pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah hukum Polsek Lubuk Baja, pada Sabtu (25/9/2021).

Kegiatan operasi yustisi tersebut diawali dengan apel kesiapan yang di pimpin oleh Kapolsek Lubuk Baja AKP Budi Hartono, SIK dengan sasaran lokasi sekitar jalan Yayasan Buddha Tzu Chi Kelurahan Lubuk Baja Kota dan Ruko Nagoya Newton Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam.

Kapolresta Barelang KBP Yos Guntur, SH, SIK, MH, melalui Kapolsek Lubuk Baja AKP Budi Hartono, SIK mengatakan kegiatan ini dilakukan sesuai instruksi surat telegram Kapolri kepada jajarannya untuk melaksanakan Operasi Yustisi di masa PPKM level 3 saat ini.

“Hal ini dilakukan memperhatikan perkembangan situasi kamtibmas dan penyebaran covid-19 di seluruh Indonesia yang sampai saat ini masih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ucap AKP Budi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian penyebarannya dengan memperketat pelaksanaan PPKM. Salah satu caranya yakni melalui pendisiplinan masyarakat terhadap prokes.

“Dalam pelaksanaan operasi yustisi ini ditemukan 1 orang pelanggar Protokol Kesehatan dan diberikan sanksi berupa teguran untuk tetap menggunakan masker saat berpergian,” jelas AKP Budi.

Kapolsek Lubuk Baja mengimbau, agar masyarakat untuk selalu mematuhi prokes selama masa pendemi covid-19.

“Patroli dan operasi yustisi skala besar ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin warga masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan di tengah PPKM Darurat level 3 di Kota Batam, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan,” pungkasnya.

Laporan : Yuyun

KUTIPAN.CO – Satuan Militer Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Satpomau) dan Staf Intelijen Lanud Hang Nadim secara mendadak melakukan tes urine kepada segenap personel baik Perwira, Bintara, dan Tamtama usai melaksanakan apel sore di Lanud Hang Nadim Batam, pada Minggu (26/9/2021).

Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Iwan Setiawan, S.A.P., memerintahkan Dansatpomau Lanud Hang Nadim Kapten Pom Antonius Ary Prasetyo untuk melaksanakan tes urine sebagai upaya memerangi narkoba khususnya dikalangan prajurit Lanud Hang Nadim.

“Tes urine dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan memastikan khususnya personel Lanud HNM bebas dari penggunaan narkoba maupun peredaran narkoba atau sejenisnya,” ucap Dansatpom Lanud HNM Kapten Pom Antonius.

Diketahui, hasil tes urine tersebut seluruhnya dengan hasil negatif, namun Kapten Pom Antonius menyebutkan, jika didapati personel terbukti mengkonsumsi narkoba maka akan ditindak.

“Dari hasil tes urine ini hasilnya semua negatif, namun apabila suatu saat ada yang terbukti positif memakai maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Dansatpomau.

Harapannya dengan diadakannya tes urine ini, personel Lanud Hang Nadim dapat lebih hati-hati dalam pergaulan dan menjauhi narkoba.

Laporan : Yuyun