KUTIPAN – Kegiatan Natuna Geopark Maraton (NGM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meskipun dianggap mampu menarik wisatawan nasional hingga mancanegara, kegiatan ini menuai kontroversi karena pesertanya dipungut biaya registrasi oleh panitia.
Kegiatan marathon yang mendapat anggaran dari APBD dan didukung oleh puluhan donatur dari berbagai instansi dan organisasi tersebut, ternyata memerlukan biaya registrasi bagi para peserta jika ingin mengikuti lomba dan mendapatkan kaos jersey serta memenangkan medali.
Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) penyedia Dinas Pariwisata tahun anggaran 2024, terungkap bahwa belanja Event Organizer lomba lari marathon (Sport Tourism) mencapai Rp. 200 juta. Hal ini menimbulkan kecaman karena terkesan bertentangan dengan tujuan promosi wisata.
Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Natuna, Kardiman, membenarkan pemungutan biaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan peserta marathon. Namun, terkait besaran biaya pendaftaran dan untuk memenuhi kebutuhan apa saja atas biaya yang dipungut dari para peserta, pihak panitia belum memberikan penjelasan detail.
“Yang ditarik dari peserta itu untuk peserta bang, nanti dijelaskan oleh EO aja secara teknis”, ucap Kardiman singkat, Minggu, (12/05/2024)
Meski demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat rincian biaya pendaftaran bagi para peserta. Biaya pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Full Marathon: Rp. 500.000
- Half Marathon: Rp. 400.000
- Marathon 10k: Rp. 300.000
- Marathon 5k: Rp. 150.000
- Marathon 5k (siswa): Rp. 75.000
Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 830 orang, termasuk peserta dari luar negeri seperti Inggris dan Malaysia, serta peserta dari berbagai kota di Indonesia seperti Manokwari, Blitar, Yogyakarta, Tanjungpinang, dan lainnya.
Hingga berita ini disusun, pihak kutipan.co belum berhasil mengkonfirmasi EO kegiatan Natuna Geopark Maraton (NGM) terkait besaran biaya pendaftaran dan tujuan penggunaannya. Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan pariwisata untuk mencegah kontroversi serupa di masa mendatang.
Dari informasi yang dihimpun acara itu dikuti peserta nasional diantarnya dari Manokwari, Blitar, Yogyakarta, Tanjungpinang, Simalungun, Pekanbaru, Jakarta, Gresik, Bojonegoro, Batam, Surabaya, Makasar, Prabumulih, Pati, Batang, Blora, Tegal, Nagawi, Bengkulu, Tanjung Balai, Lubuk Pakam, Bandung.(Zal)
