Perombakan Alat Kelengkapan Dewan 2022-2024, Bentuk Pelayanan Efektif dan Efisien DPRD Lingga

WhatsApp Image at

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga merombak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masa Jabatan 2022 – 2024. Perombakan tersebut ditetapkan dalam sidang Paripurna yang digelar secara tertutup.

Harris Resort Batam

Rapat Paripurna tertutup itu berlangsung pada Selasa (08/04/2022) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nasiruddin, beserta Wakil Ketua II Alghazali. Perombakan dilakukan sesuai tata tertib (Tatib) anggota dewan minimal 2,5 tahun jabatan sebagai anggota DPRD.

Berikut susunan alat kelengkapan dewan DPRD Lingga :

BADAN KEHORMATAN (BK)

– Ketua : Sui Hiok dari Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa

– Sekretaris : Seniy dari Fraksi Golkar

– Sekretaris : Riono dari Fraksi Nasdem

Badan kehormatan mempunyai tugas :

  1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  4. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

BAPEMPERDA (BP2D)

– Ketua : Muddasir Zahid dari Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa

– Wakil : Said Agus Marli dari Fraksi Golkar

– Sekretaris : Riono dari Fraksi Nasdem

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
  2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
  6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
  7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
  8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
  10. Melakukan kajian Perda; dan
  11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KOMISI I

– Ketua : Roni Kurniawan dari Fraksi Golkar

– Wakil : Tengku Nazwar dari Fraksi Nasdem

– Sekretaris : Simarito dari Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa dan Norden dari Fraksi PKS

KOMISI II

– Ketua : Anwar – Fraksi PKS

– Wakil : Raja Muchsin – Fraksi Nasdem

– Sekretaris : Seniy, Riono, Sui Hiok, Muddasir Zahid dan Yanuar dan Fraksi Nasdem

KOMISI III

– Ketua : Pokyong Kadir dari Fraksi Nasdem

– Wakil : Said Agus Marli dari Fraksi Golkar

– Sekretaris: Alpio Diaz Pawelloy dan Said Parman dari Fraksi Nasdem, Said Trizwanda Luthfi dari Fraksi Golkar serta Ambok T Syamsirwan dari Fraksi PKS

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
  3. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  9. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
  11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Badan anggaran (BANGGAR)

– Ketua : Ahmad Nasiruddin dari Fraksi Nasdem

– Wakil 1 : Aziz Martindaz dari Fraksi Golkar

– Wakil 2 : Alghazali dari Fraksi PKS

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  2. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
  5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
  6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Musyawarah (BAMUS)

– Ketua : Ahmad Nasiruddin dari Fraksi Nasdem

– Wakil 1 : Aziz Martindaz dari Fraksi Golkar

– Wakil 2 : Alghazali dari Fraksi PKS

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  4. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  6. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  7. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Terkait perombakan AKD di DPRD Lingga ini menurut ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin sudah sesuai dengan aturan yang ada mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 31 dijelaskan

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

  1. Pimpinan DPRD;
  2. Badan musyawarah;
  3. Komisi;
  4. Bapemperda;
  5. Badan anggaran;
  6. Badan kehormatan; dan
  7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

(2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Sedangkan pada pasal 32 di jelaskan Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

“Pembagian AKD ini sudah ditetapkan bersama dan dinilai sudah merata karena sesuai dengan perolehan suara dalam pemilihan legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019,” jelasnya.

Sementara itu sebelum di lakukan perombakan AKD hasil pemilu tahun 2019 ini, pada pemilu sebelumnya susunan alat kelengkapan dewan untuk Komisi I bidang pemerintahan,  diketuai  oleh  Neko Wesha Pawelloy dari fraksi Partai Nasdem yang saat ini menjabat Wakil Bupati Lingga .

Sementara untuk anggotanya gabungan dari fraksi PKS, PPP, PKB diikuti dari fraksi Golkar dan dan fraksi Hanura. Komisi II bidang ekonomi diketuai oleh Agus Marli dari fraksi Golkar yang sebelumnya menduduki sekretaris Komisi III. Diikuti wakil ketua, Abdul Gani Atan Leman dari fraksi Golkar dan sekretarisnya Ahmad Nasiruddin dari fraksi Nasdem.

Kemudian untuk komisi III diketuai oleh H Ambok gabungan dari fraksi partai PKB, PPP, PKS. Di ikuti anggotanya Adina Putra dari fraksi PDIP, Arman Fraksi Hanura, Raja Mukhsin Fraksi Nasdem, dan Agus Norman dari fraksi Golkar serta Khairil Anwar dari fraksi Demokrat.

Pemkab Karimun