KUTIPAN – Pemerintah Provinsi Lampung, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Sertifikasi Produk Halal. Rapat berlangsung secara virtual di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam memperluas pasar produk halal, baik di dalam negeri maupun global.
“Kita belum tertib dalam sertifikasi halal, padahal peluang ini sangat besar. Jika kita konsisten, Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia dalam produk halal. Saat ini, kita berada di peringkat delapan, sementara peringkat pertama justru dipegang oleh China,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berperan aktif dalam menertibkan sertifikasi halal bagi produk yang belum memiliki sertifikasi.
“Mari kita pastikan produk-produk memiliki sertifikat halal. Kami telah menyiapkan pendamping, penyelia, auditor, serta juru sembelih halal untuk mendukung proses ini di setiap daerah,” tambahnya.
Sertifikasi Halal dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berkaitan dengan upaya Islamisasi, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional.
“Jangan sampai sertifikasi halal dikaitkan dengan Islamisasi. Ini murni upaya memperkuat ekonomi. Sebanyak 87% masyarakat Indonesia adalah muslim, dan survei menunjukkan mereka lebih memilih produk halal. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia harus menguasai pasar domestik agar tidak diserbu produk impor,” jelas Tito.
Ia mendorong penguatan produk lokal melalui sertifikasi halal agar daya saing meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Market kita harus dikuasai oleh produk dalam negeri. Bahkan, produk halal Indonesia harus mampu menembus pasar global,” tegasnya.
Menurut Tito, sertifikasi halal juga memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, karena meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dalam berbelanja.
“Jika restoran atau warung, baik milik muslim maupun non-muslim, memiliki sertifikasi halal, maka calon pembeli yang sebelumnya ragu akan lebih yakin untuk berbelanja di sana. Ini membuka peluang pasar yang lebih luas,” katanya.
Pengendalian Inflasi Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahunan Indonesia (Februari 2025 terhadap Februari 2024) berada di angka -0,09%, sedangkan inflasi bulanan (Februari 2025 terhadap Januari 2025) mencapai -0,48%.
“Indonesia berada di peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah, peringkat pertama di antara 24 negara G20, dan peringkat tiga di antara 11 negara ASEAN,” ungkapnya.
Ia menargetkan inflasi nasional berada dalam kisaran 1,5%–3,5%, agar tetap menguntungkan produsen maupun konsumen.
“Berbagai survei menunjukkan bahwa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah biaya hidup dan harga barang serta jasa. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi kunci,” tegasnya.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inflasi Februari 2025 dipengaruhi oleh pergerakan harga pada berbagai komponen.
“Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,25%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 2,65%, terutama akibat penurunan tarif listrik. Komponen bergejolak juga mengalami deflasi 0,93%, dipengaruhi oleh turunnya harga daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras,” jelasnya.
Amalia menambahkan bahwa kelompok yang paling berkontribusi terhadap deflasi Februari 2025 adalah sektor perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau.
“Komoditas utama yang menyebabkan deflasi antara lain tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras,” pungkasnya.
