KUTIPAN.CO
Foto : Istimewa/Diskominfo Kepri
Klik News Regional

Pemprov Kepri Tangani Permasalahan Tidak Berlayar Feri Tanjungpinang-Batam

KUTIPAN.co, Tanjungpinang – Tidak berlayarnya Feri Baruna dan Oceana rute Tanjungpinang-Batam diakibatkan kuota solar bersubsidi sudah habis, sehingga permasalahan tersebut langsung ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

PLT Gubernur Kepri Isdianto, mengatakan, feri atau kapal cepat merupakan kebutuhan vital sehingga harus dicari solusi yang tepat agar tetap berlayar.

“Kami akan memanggil berbagai pihak terkait permasalahan itu agar mengetahui permasalahan sebenarnya, dan mendapatkan solusi yang tepat sehingga feri dapat berlayar,” kata Isdianto seperti dilansir dari Diskominfo Kepri, Jumat (6/12/2019)

Isdianto menjelaskan pihak yang diajak dalam rapat nanti malam antara lain Pertamina, KSOP, dan agen pelayaran. Dari pertemuan itu diharapkan melahirkan solusi agar feri dapat berlayar.

“Tentu kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku, dan bermanfaat bagi publik,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Manajer Unit Komunikasi, Relasi dan CSR MOR I Pertamina, Roby Hervindo, membenarkan Plt Gubernur Kepri Isdianto mengundang Pertamina untuk membahas permasalahan Feri Baru dan Feri Oceana yang tidak berlayar akibat kuota solar bersubsidi sudah habis.

“Dalam sehari kami distribusikan 6.300 KL solar bersubsidi untuk masing-masing agen pelayaran,” katanya.

Roby menegaskan, kuota solar bersubsidi diberikan langsung BPH Migas, bukan Pertamina.

BPH Migas, kata dia memberi kuota solar bersubsidi kepada tiga perusahaan pelayaran yakni Baruna, Oceana dan Marina. Saat ini, hanya Feri Marina yang beroperasi melayani penumpang.

“Kuota solar bersubsidi tersebut diberikan sesuai kebutuhan. Jika terjadi kekurangan, maka pihak perusahaan pelayaran sejak awal seharusnya mengajukan permohonan penambahan kuota solar bersubsidi,” kata Roby

Roby mengklarifikasi terkait surat yang diumumkan pihak perusahaan pelayaran tersebut, yang seolah-olah feri tidak dapat berlayar lantaran tidak memiliki bahan bakar.

“Kami tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki penyebab kuota solar bersubsidi tersebut habis sebelum waktunya,” tuturnya

Editor : Ramadhan