KUTIPAN – Kalau bicara soal investasi di Kepulauan Riau, nama Batam dan Bintan sudah seperti duet klasik yang tak pernah absen di panggung ekonomi daerah. Tapi kali ini, Pemerintah Provinsi Kepri tampak ingin menulis cerita baru. Tak lagi hanya tentang dua pulau itu, melainkan juga Tanjungpinang dan Karimun yang mulai dilirik untuk masuk peta investasi masa depan.
Langkah serius itu terlihat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov Kepri dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Dompak, pada Selasa (21/10/2025). Rakor ini tak sekadar agenda formal dengan slide presentasi, tapi upaya nyata untuk memastikan lahan-lahan strategis di Kepri benar-benar siap sambut investor.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, didampingi Kepala Kanwil BPN Kepri Nurus Sholichin serta para kepala OPD terkait.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Kalimatnya sederhana, tapi pesannya dalam: jangan sampai semangat investasi malah terganjal urusan lahan yang belum beres. Maklum, di Indonesia, urusan tanah bisa lebih pelik daripada urusan hati.
Tak main-main, menurut Nyanyang, sudah ada beberapa investor yang menyatakan minat menanamkan modalnya di Kepri, khususnya di Pulau Bintan. Bidangnya pun futuristik mulai dari pengembangan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, Jembatan Batam-Bintan, hingga proyek skytrain di Tanjungpinang.
Di atas kertas, semua tampak menjanjikan. Tapi di lapangan, hal mendasar seperti status tanah tetap jadi batu ujian. Karena itu, Wagub menegaskan perlunya kolaborasi kuat dengan BPN.
“Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” lanjut Nyanyang.
Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, tampak senada. Ia menekankan pentingnya data dan status lahan yang jelas, karena itu ibarat pondasi sebelum membangun rumah investasi.
“Kami juga menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data-data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
BPN datang tak sendirian. Ada juga Kantah Tanjungpinang dan Bintan yang memaparkan hasil identifikasi lahan—mulai dari yang potensial, terlantar, hingga aset sitaan BLBI. Rupanya, di balik istilah teknis itu tersimpan peluang besar, asalkan data dan koordinasi bisa berjalan senada.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi menambahkan nada realistis di tengah semangat besar tersebut.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Sebuah pernyataan yang menunjukkan, minat tinggi belum tentu berarti siap sepenuhnya. Keterbatasan lahan siap investasi masih jadi tantangan, meski peluang terbuka lebar.
Rakor hari itu akhirnya menyepakati satu hal: sinergi lintas instansi bukan pilihan, tapi keharusan. Pemprov Kepri dan BPN Kepri sepakat menindaklanjuti hasil rapat dengan membentuk tim teknis yang akan mempercepat identifikasi dan penetapan lahan strategis.
Di atas kertas, ini tampak seperti kesepakatan teknis. Tapi di baliknya, ada semangat membangun pondasi ekonomi yang lebih merata—agar Kepri tak melulu soal Batam dan Bintan, melainkan seluruh gugus pulau yang ikut tumbuh bersama.
