DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Batam Amsakar Achmad terhadap pandangan fraksi-fraksi partai politik terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (4/6/2024) siang.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD H. Muhamamd Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE., MM, perwakilan forkompimda, tokoh masyarakat, serta pejabat dari Pemko dan BP Batam.
Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi pada paripurna lalu. Ia menyampaikan ungkapan terima kasih atas apresiasi dari fraksi-fraksi terkait raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri.
Menurut Amsakar, pencapaian berkenaan tidak lepas dari dukungan pimpinan dan Anggota DPRD.
Amsakar juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
“Opini WTP tidak menjamin bebas dari penyalahgunaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, terukur dan berdampak bagi masyarakat,” ucap Amsakar.
Ia menegaskan komitmennya mengalokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD. Selain itu, menjamin alokasi anggaran 10 persen dari total APBD untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin.
“Anggaran pendidikan minimal 20 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta program afirmatif bagi keluarga tidak mampu termasuk beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah. Sedangkan anggaran untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin ber-KTP Batam telah dianggarkan 10 persen setiap tahunnya untuk mendukung program Universal Health Coverange (UHC),” ungkap Amsakar.
Menjawab soal alokasi hibah untuk organisasi perempuan sebagaimana ditanyakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Drs Surya Makmur Nasution MHum, Amsakar menegaskan bahwa proposal bantuan hibah disampaikan kepada dirinya paling lambat saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kota, untuk selanjutnya diverifikasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan.
Beliau juga menegaskan terus berupaya untuk memaksimalkan anggaran belanja infrastruktur publik minimal 40 persen secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemko Batam dalam melakukan perencanaan telah berkolaborasi dengan BP Batam khususnya pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan penerangan jalan umum di pemukiman,” sambungnya.
Amsakar juga menyatakan menerima saran dan masukan dari fraksi-fraksi terkait pelaksanaan APBD agar lebih efektif, efisien dan berdampak nyata ke masyarakat. Beliau pun menerima saran untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD H Muhammad Kamaluddin meminta fraksi-fraksi menyiapkan tanggapannya. Adapun tanggapan itu akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya guna memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda berkenaan ke tahap selanjutnya.
Laporan: Yuyun
