KUTIPAN – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. Pertemuan tersebut membahas penerimaan peserta didik baru (PPDB) madrasah yang diselenggarakan oleh Kemenag.
Dalam kesempatan itu, Kemenag menyampaikan bahwa PPDB Madrasah pada 2025 akan menggunakan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Satu Pintu (PRIMA SATU), yang berlaku untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah aliyah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Adi Permana, menyambut baik inovasi tersebut dan menekankan pentingnya transparansi dalam proses PPDB.
“Melalui aplikasi ini, seleksi harus bisa diakses oleh seluruh pihak, baik peserta didik maupun di luar peserta didik, tanpa memerlukan upaya log in aplikasi. Hal ini untuk mengantisipasi penyimpangan dan intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, Ombudsman Kepri juga menyoroti jalur prestasi dan jalur afirmasi dalam PPDB.
Menurut Adi, jalur prestasi perlu memiliki indikator yang rinci terkait bentuk dan tingkatan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, guna mempermudah petugas dalam proses verifikasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan kelulusan calon peserta didik.
Terkait jalur afirmasi, Ombudsman Kepri menegaskan bahwa mekanisme ini harus berjalan sesuai prinsipnya, yakni diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Baiknya Kemenag berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial setempat serta menjalin komunikasi dengan narahubung terkait. Ini penting untuk mengantisipasi persoalan bukti dokumen yang dilampirkan oleh calon peserta didik,” kata Adi.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman Kepri juga meminta Kemenag Kota Batam untuk menginstruksikan setiap madrasah agar membentuk kanal dan petugas pengelola pengaduan PPDB. Selain itu, madrasah diharapkan memperhatikan berbagai permasalahan yang sering dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman terkait PPDB.
“Integrasikan kanal pengaduan tersebut dengan Kemenag Kota Batam dan susun rekapitulasi aduan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PPDB selanjutnya,” ujar Adi.
Ia menambahkan, substansi aduan masyarakat terkait PPDB yang kerap diterima Ombudsman antara lain menyangkut proses verifikasi calon peserta didik, hasil seleksi, hingga daftar ulang.
“Kami harap Kemenag memperhatikan hal ini, dan pimpinan setiap madrasah dapat melakukan pengawasan serta pembinaan dalam pelaksanaan PPDB,” tutupnya.
