KUTIPAN – Oknum Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Kabupaten Karimun, berinisial RK diduga menjadi bagian dari Pengurus Partai Golkar.
Hal ini dibeberkan salah seorang narasumber yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada Kutipan.co, dia juga memberikan sejumlah bukti berupa foto surat, lampiran ‘Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Meral Barat Masa Bakti 2021-2026’.
Dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Karimun Nomor : KEP-07/DPD/P.GOLKAR/K/XII/2021, tercantum nama RK yang ditetapkan sebagai Sekretaris Partai Golkar Pimpinan Kecamatan Meral Barat periode 2021-2026.
Surat keputusan yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 tersebut juga tampak dibumbui dengan Stempel, serta tanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun saat itu, Dr. H. Aunuar Rafiq, S.Sos., M.Si dan Sekretarisnya, Raja Rafiza A, ST.
“Ini bukti surat keputusan dugaan pengangkatan RK menjadi anggota partai bang, tolong diungkap kebenarannya,” ucap narasumber yang tak ingin disebutkan namanya, saat memberikan bukti foto tersebut pada, Senin (24/2/2025).
Jika terbukti, pilihan RK untuk bergabung ke dalam mesin partai politik tentu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2017, Bab V, Bagian Kedua, Pasal 78, jelas tertera bahwa ‘Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik”.
“Aturan larangan jelas dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2017, saya rasa beliau pantas untuk diberhentikan. Ini harus segera dibuktikan,” tegas narasumber tersebut.
Sementera itu, Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun, Herry Budhiarto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil RK untuk dimintai keterangan terkait kebenaran hal tersebut.
Herry juga mengaku telah menerima bukti surat, lampiran keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun Nomor : KEP-07/DPD/P.GOLKAR/K/XII/2021, yang tercantum nama RK sebagai Sekretaris Partai Golkar Pimpinan Kecamatan Meral Barat periode 2021-2026.
“Ini sudah saya pelajari, dan besok yang bersangkutan akan kami panggil untuk dimintai keterangan. Kami juga akan menyurati Partai Golkar dalam hal ini DPC Kecamatan Meral Barat untuk mengklarifikasi SK ini. Intinya akan kami tindak lanjuti,” ucap Herry Budhiarto saat dikonfirmasi melalui telepon pada, Selasa (25/2/2025).
Selanjutnya, kata Herry, jika RK terbukti bergabung dalam partai politik, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Dewan Pengawas dan diteruskan ke Bagian Hukum, terkait sanksi apa yang akan diberikan.
Selain Dirut Perumda Tirta Mulia Karimun, tim Kutipan.co juga melakukan konfirmasi kepada Ketua KPU Kabupaten Karimun, Mardanus melalui sambungan telepon.
Terkait hal ini, Mardanus siap membantu jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan data pengurus partai politik.
“Data pengurusan itu sudah kami rekap di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Jika ada yang ingin informasi silahkan bersurat kepada kami, nanti akan kami bantu cek berdasarkan NIK nya. Kalau masalah tindakan sanksi dan lainnya itu diluar kewenangan kami,” ungkap Mardanus.
(Ami)
