KUTIPAN –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) benar-benar menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para nelayan lewat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gak tanggung-tanggung, hingga tahun 2024, sudah ada 31.556 nelayan yang terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan seluruh setoran pembayarannya disubsidi penuh oleh Pemprov Kepri. Keren banget, kan?
Dari total nelayan yang sudah terlindungi ini, Kabupaten Lingga memimpin dengan 9.775 nelayan, disusul Kabupaten Karimun dengan 5.535 nelayan. Bintan menyusul di posisi ketiga dengan 4.435 nelayan, lalu Kepulauan Anambas dengan 4.339 nelayan, Natuna dengan 4.187 nelayan, Kota Batam dengan 2.082 nelayan, dan terakhir Kota Tanjungpinang dengan 1.203 nelayan.
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, menegaskan bahwa program perlindungan JKK dan JKM ini adalah bagian dari upaya strategis Pemprov Kepri untuk mensejahterakan masyarakat nelayan. Menurutnya, dengan luasnya lautan dan banyaknya pulau di Kepri, profesi nelayan memang penuh risiko. Makanya, perlindungan ini sangat dibutuhkan.
“Jika seorang nelayan yang sedang melaut kemudian mengalami kecelakaan di tengah laut dan meninggal dunia, maka dengan adanya perlindungan ini, pihak keluarga akan menerima santunan hingga Rp70 juta. Tidak hanya itu, dua orang anaknya juga akan dibiayai pendidikannya hingga selesai S1,” jelas Ansar, Senin (12/8).
Gak cuma itu, bagi nelayan yang meninggal di rumah atau di rumah sakit juga bakal mendapatkan santunan senilai Rp42 juta. Plus, dua anaknya akan tetap disekolahkan sampai lulus S1 setelah kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan minimal 3 tahun.
“Saya rasa nelayan memang sangat membutuhkan ini, dan kita Pemerintah menyadarinya. Makanya kita hadir untuk mereka,” tambah Ansar dengan penuh keyakinan.
Program ini juga gak akan berhenti di nelayan aja, lho. Gubernur Ansar sedang merencanakan pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk para petani di Kepri. Saat ini, sudah tercatat sebanyak 25.000 petani yang di data, dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp13 miliar.
“Insya Allah, BPJS untuk petani juga segera akan kita berikan. Kita fokus kepada nelayan dan petani dulu. Kedepannya, jika APBD semakin membaik, kita akan berikan juga kepada para buruh pelabuhan, supir truk, tukang ojek serta profesi-profesi lain yang rentan dengan kecelakaan kerja,” tutup Ansar.
Ini baru namanya pemerintah yang gak cuma bicara, tapi langsung bertindak buat warganya. Nelayan dan petani Kepri, siap-siap dapat perlindungan ekstra!
