KUTIPAN.CO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep lakukan Operasi Gabungan (Opgab) Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di wilayah Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Kamis (23/09/2021)

Ketua Timpora yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Nayaka Duta Harahap melalui Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Roy Megantoro mengatakan, sebelum dilakukannya operasi gabungan Timpora yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan pihak perangkat kecamatan dan desa, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi yang berlangsung di One Hotel, Kecamatan Singkep.

“Setelah ini kita akan melakukan operasi gabungan dengan target operasinya adalah KIP Gosyen di wilayah Desa Kote. Setelah itu kita akan kembali dan melakukan rapat koordinasi evaluasi hasil OPGAB” kata Kasi Teknologi dan Komunikasi Roy Megantoro didampingi Kasubsi Intelejen Keimigrasian Dany Astrianto, saat diwawancarai

Dijelaskan Roy Megantoro, tujuan dilaksanakan operasi gabungan secara berkala terhadap orang asing tersebut, selain dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan orang asing serta kegiatannya, juga untuk pemeriksaan izin keimigrasian orang asing sekaligus guna mempererat silaturahmi dan bertukar informasi antara instansi yakni TNI-Polri serta perangkat kecamatan dan desa yang tergabung dalam Timpora.

Kasi Teknologi dan Komunikasi Roy Megantoro didampingi Kasubsi Intelejen Keimigrasian Dany Astrianto, saat diwawancarai di One Hotel, Dabo Singkep, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga | Foto : Tyo

“Jadi, Opgab (operasi gabungan) Timpora ini kita laksanakan secara periodik. Pada operasi kali ini kita memiliki satu target operasi di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir, yang mana kita akan melakukan pengawasan orang asing terkait keberadaan serta kegiatannya berdasarkan pengajuan izin keimigrasian yang diajukan. Dan nantinya jika ditemukan temuan akan ditindaklanjuti,” ungkapnya

Diungkapkan Roy Megantoro, hasil dari operasi gabungan Timpora pada target operasi di Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, terhadap orang asing yang merupakan Tenaga Kerja Asing tidak ditemukan adanya pelanggaran dan operasi berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

“Hasil dari Opgap Timpora pada target operasi kita di KIP Gosyen didapati 2 orang TKA (tenaga kerja asing) warga negara Thailand pemegang izin tinggal terbatas perairan (ITAS Perairan) tidak ditemukan pelanggaran dan anggota Timpora mengingatkan jangan sampai melakukan kegiatan yang melanggar hukum keimigrasian dan utamakan prokes,” ungkap Roy

Saat disinggung terkait kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, Roy Megantoro juga mengatakan, mengingat wilayah Kabupaten Lingga yang terdiri dari banyak pulau-pulau, pihaknya dalam pelaksanaan pengawasan orang asing sedikit mengalami kendala yakni kekurangan sarana dan prasarana serta keterbatasan personel.

“Untuk kendala kita dilapangan kita kekurangan sarana dan prasarana, lalu untuk personel sebenarnya juga tidak cukup, namun keterbatasan dan hambatan itu bukan penghalang bagi kita untuk bekerja dengan maksimal. Ditambah lagi dengan adanya Timpora ini kita bisa bersinergi dan bekerja lebih baik,” ujar Roy Megantoro

Ditambahkan, Dany Astrianto sejauh ini dilakukannya pelaksanaan operasi gabungan pengawasan orang asing tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. lebih jauh dijelaskan Dany, untuk keberadaan orang asing di Kabupaten Lingga tercatat di Imigrasi Dabo Singkep yang berada diatas kapal alat angkut atau Kru kapal sebanyak 20 orang, lalu untuk perkawinan campuran tercatat sebanyak 5 orang.

“Kalau untuk orang asing banyak, yakni tenaga kerja asing diatas kapal alat angkut di wilayah Pekajang. Kalau untuk orang asingnya disini cuma ada 10 orang tapi itupun beberapa dari mereka keluar ke Tanjungpinang dan Batam setelah itu balik lagi ke Lingga. Lalu untuk perkawinan campuran itu di sini (Lingga) ada 5 orang, 1 orang telah meninggal dunia dan telah kita laporkan kekedutaanya,” kata Dany Astrianto

Report : Yoga
Editor : Fikri

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Kabupaten Lingga hentikan aktivitas penambangan bauksit yang dilakukan oleh PT YBP yang berada di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Tim Gakkum yang turun langsung melakukan penghentian aktivitas tambang ilegal yang diduga dilakukan oleh PT YBP tersebut berlangsung pada Rabu (22/09/2021) kemarin, dengan mengamankan 2 alat berat, 8 dump truck dan menyegel areal stockpile serta alat pengolahan bijih bauksit.

Selain itu, Tim Gakkum KLHK juga mengamankan 2 orang pekerja dan 8 supir dump truck untuk dimintai keterangan dan memasang papan larangan di areal aktivitas pertambangan yang berada di kawasan hutan produksi terbatas Sungai Gelam, Sungai marok, Tanjung Sembilang, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga.

“Melalui undang-undang cipta kerja, pemerintah mengedepankan restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan kawasan secara tidak prosedural untuk perkebunan maupun pertambangan. Namun demikian untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan di dalam kawasan hutan tergolong tindak pidana dan akan kami proses secara hukum,” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, melalui siaran pers yang diterima kutipan.co, Kamis (23/09/2021)

Lebih lanjut dijelaskan dia, pertambangan illegal merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi sangat besar bagi negara untuk itu kata Ridho Sani, pelaku harus dihukum seberat-beratnya.

Sementara itu, Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Penangamanan Hutan Ditjen Gakkum KLHK mengungkapan, operasi tersebut diawali dari hasil pendataan dan analisis spasial penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural terutama di wilayah Kepulauan Riau.

“Melalui hasil pengecekan dilapangan diketahui adanya aktivitas tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri LHK di Pulau Singkep. Untuk itu kami menindak dan menegakkan hukum. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam operasi ini,” kata Sustyo Iriyono

Dari pantauan media dilapangan, adapun barang bukti yang diamankan yang berada di kawasan implasemen eks PT Tima Dabo Singkep yakni 2 eskavator dan 8 dump truck.

Dalam siaran pers yang diterima, pelaku akan dijerat dengan tindak pidana kehutanan dalam perkara mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang diatur dalam Pasal 78 Ayat 12 Jo, Pasal 50 Ayat 3 Huruf a Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat 2 Jo pasal 36 Angka 17 Pasal 50 Ayat 2 Huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55Angka 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar.

Selain itu pelaku dapat dikenakan sangkaan pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 Miliar dan paling banyak Rp 10 Miliar.

Diketahui, dalam 6 tahun terakhir KLHK sudah menjalankan 1.665 operasi pemulihan dan penindakan pelanggaran kawasan hutan, ilegal logging serta peburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. KLHK juga sudah membawa kasus lingkungan hidup dan kehutanan ke pengadilan sebanyak 1.069 kasus baik kasus perdata maupun pidana.

Laporan : Pandi
Editor : Fikri

KUTIPAN.CO – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga, gelar pertemun dengan seluruh pengurus Cabang Olahraga (Cabor) berkaitan dengan pembahasan beberapa agenda diantaranya Porkab (Pekan Olahraga Kabupaten) dan penyaluran dana pembinaan bagi masing-masing Cabor yang berlangsung di Sekretariat KONI dikawasan Implasmen Eks PT. Timah, Dabo Singkep. Rabu (22/9/2021).

Ketua KONI Kabupaten Lingga, Abdul Gani Atan Leman mengatakan, untuk tahun ini KONI Lingga akan menyalurkan dana untuk membantu pembinaan, namun sebelum penyerahan tersebut terlebuh dahulu diadakan pertemuan dengan seluruh Cabor.

Selanjutnya, jelas Gani, KONI Lingga juga akan melakukan persiapan untuk event-event kedepan, terutama Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Lingga dan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), yang mana pihaknya berharap Porprov ke-lV yang akan digelar pada 2022 mendatang Kabupaten Lingga menjadi tuan rumah.

“Untuk keinginan kita menjadi tuan rumah pada Porprov sudah mendapat respon dari KONI Provinsi. Untuk Lingga dari 28 Cabor, yang menjadi andalan yakni atletik dan silat. Namun dengan adanya pembinaan ini nantinya, cabang-cabang lainnya juga akan memaksimalkan untuk hasil terbaik,” kata Gani saat ditemui usai rapat bersama pengurus Cabor.

Untuk menjadi tuan rumah pada Porprov, lanjut Gani, minta masing-masing Cabor ini diharapkan dapat menunjukkan tempat-tempat sarana prasarana, artinya masing-masing Cabor nantinya menyampaikan ke KONI, lalu akan dilakukan survey tempat-tempat untuk ajang olah raga tersebut, yang tujuannya sebagai sarana untuk melengkapi dalam pertanyaan KONI Provinsi untuk sarana-sarana yang telah disiapkan.

Selain itu, Gani menyampaikan, karena ada SK yang telah berakhir dan juga ada dari beberapa pengurus yang mana dalam waktu dekat ini kepengurusannya juga akan berakhir, jadi KONI secara umum menyampaikan kepada seluruh Cabor, siap memfasilitasi pengurusan sampai ke tingkat Provinsi, serta merekomendasikan dan membantu kepengurusan.

“Alhamdulillah, kita sudah melakukan itu dan para atlet mereka sudah bergerak, yang selanjutnya KONI juga dalam waktu dekat akan melakukan rapat kepengurusan KONI sendiri,” tutupnya.

Penulis : Pandi
Editor : Fikri