Connect with us

Batam

Merasa diintimidasi, Dua Warga Mengadu ke Anggota DPRD Kepri

Published

on

Anggota DPRD Kepri

KUTIPAN.CO – Berjualan dan memiliki usaha bengkel di tepi jalan simpang menuju Polsek Nongsa, Kelurahan Kabil, dua warga merasa diintimidasi oleh salah satu pihak pengembang PT. Bumi Piayu Indah (Top One) mengadu ke Anggota DPRD Kepri.

Agus selaku pemilik bengkel mengaku telah hampir 21 tahun berusaha bengkel diwilayah tersebut, namun baru kali ini mendapat intimidasi terkait kios atau bengkelnya yang berada di row jalan/bufferzone akan digusur oleh pihak perusahaan.

Lebih jauh Agus mengatakan, sejak tahun 2000 ia mulai merintis usaha tersebut, dan pada tahun 2013 masuklah PT Bumi Piayu Indah (Top One). Mereka memang memiliki peta lokasi (PL) lahan ini, namun menurut Agus bahwa lahan yang ia huni itu diatas row jalan/bufferzone, yang membuat Agus merasa diintimidasi pihak perusahaan tersebut ingin membongkar bangunan tempatnya berusaha itu.

Menurut Agus, penggusuran itu bukan semata-mata untuk kepentingan umum akan tetapi lebih merujuk terhadap kepentingan perusahaan.

“Intinya selama ini kami selalu mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan dalam hal ini PT Bumi Piayu Indah (Top One). Mulai dari sewa preman untuk menakut-nakuti,” ujar Agus, Kamis (8/4/2021).

Ditempat yang sama, Yuven salah satu pedagang kaki lima yang mendiami lahan diatas row jalan itu pun mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya dialami Agus.

“Intinya selama ini kami selalu mendapatkan intimidasi. Kami bertahan disini bukan dalam arti kata mempertahankan lokasi ini, tetapi selagi pemerintah belum melakukan pelebaran jalan atau pun penghijauan apa salahnya kami mencari makan disini. Hingga saat ini tidak ada etika baik dari perusahaan,” pungkas Yuven.

Baca :  Walikota Batam Serahkan 132 SK CPNS, Ini Pesannya

Menurut Yuven, yang lebih anehnya lagi, Camat Nongsa tidak mengetahui bahwa akan ada rencana penggusuran di lahan row jalan tersebut.

“Sebelumnya kami memang melayangkan surat terkait penggusuran itu ke camat Nongsa. Kemudian beberapa orang anggota SatPol PP turun meninjau lokasi, namun menurut keterangan petugas itu hingga saat ini pihak Kecamatan belum mendapatkan surat pemberitahuan dari perusahaan terkait penggusuran itu,” jelas Yuven.

Anggota DPRD Kepri

“Kami meminta kepada perusahaan agar tidak melakukan intimidasi. Bila memang perusahaan bersikeras melakukan penggusuran itu diharapkan memberikan tempat yang layak setelah digusur,” ucapnya

Yuven mengaku, dilahan itu hanya menumpang untuk mencari nafkah selagi pemerintah belum menggunakan lahan tempatnya berjualan. Namun, jikalau pihak PT Bumi Piayu Indah bersikeras, ia hanya ingin diberikan solusi yakni tempat yang lebih layak untuknya mencari nafkah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin mengatakan, wilayah tersebut bufferzone, yang mana tidak boleh dibangun oleh perusahaan. Sebelum ada perusahaan, masyarakat sudah terlebih dahulu membuat usaha bengkel disana, silahkan saja selagi tidak dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

“Kalau menurut saya, ini boleh-boleh saja. Kenapa hanya lokasi ini yang digusur sementara yang disebelahnya tidak, padahal sama-sama masuk bufferzone,” ucap Wahyu.

Kalau ini kepentingan perusahaan yang notabane sudah bayar “WTO” sedangkan mereka sudah lebih dahulu tinggal disitu dan ini kawasan bufferzone, menurut Wahyu, pihak perusahaan tidak berhak untuk menggusur.

“Kalau memang perusahaan tersebut mau membangun dilahan itu boleh saja asalkan dibayar ganti ruginya yang pernah diterima karena ketidaktahuan,” ujarnya.

Baca :  Tekan Penyebaran Covid-19, Polsek Tanjungpinang Timur Bersama Kecamatan Dirikan Posko PPKM

Wahyu menambahkan, mereka hanya masyarakat biasa dan juga punya karyawan yang mencari nafkah disitu, kalau digusur mau cari nafkah dimana. Kalau tetap digusur juga, tolong dicarikan tempat yang sesuai dengan usahanya sekarang, artinya di pinggir jalan juga.

“Carikan solusinya, bukan hanya gusur menggusur saja, tetapi ada solusinya. Pemerintah saja ada solusinya apalagi ini swasta dan ini adalah wilayah bufferzone,” tegas Wahyu.

Kalau memang besok tetap digusur, sebaiknya mengadu kepala Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam untuk menyampaikan permasalahan ini, karena hanya Kepala BP Batam yang nantinya bisa memutuskan.

“Kalau memang wilayah bufferzone ya tidak boleh dibangun selamanya, harus diberlakukan sama jangan sampai dibeda bedakan, jangan karena ini wilayahnya perusahaan kemudian perusahaan mau membangun, dia mau bangun apa. Selagi belum mau dibangun ya tidak apa-apa dipakai, sekarang ini pandemi kalau pun digusur kasihan,” kata Wahyu

“Saya mungkin Senin akan mengunjungi perusahaan tersebut untuk mencari jalan keluar dan solusinya seperti apa,” tambah Wahyu.

Wahyu berharap, pemerintah bijak dalam mengambil keputusan selagi belum dipergunakan. Kasihan masyarakat kecil apalagi disana ada karyawan yang bekerja, mereka mau usaha dimana kalau itu digusur.

“Kalau memang digusur carikanlah tempat yang layak sesuai dengan usahanya,” ujarnya.


Reporter : Yuyun
Editor : Fikri

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Populer Sepekan