Menteri KKP Ditangkap KPK, Ini Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo

  • Bagikan
Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo(Dok. KKP)

KUTIPAN.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Polomango, Rabu (25/11/2020)

Terkait ditangkapnya politisi Partai Gerindra ini dikabarkan tersandung kasus korupsi bibit lobster, dimasa jabatannya sebagai menteri KKP di Kabinet kerja presiden Joko Widodo menggantikan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo memiliki sejumlah kebijakan yang kotroversial lantaran merevisi sejumlah regulasi yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti Menteri KKP periode 2014-2019 lalu.

Merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016

Permen Nomor 56 Tahun 2016 lahir dari tangan dingin seorang menteri wanita yang hobinya meledakkan kapal pencuri ikan diperairan Indonesia ini tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Ranjungan dari Indonesia.

Ditangan Edhy, peraturan ini direvisi olehnya, menurut Edhy larangan tersebut merugikan nelayan sebab angka penyelundupan benih lobster lebih tinggi jadi daripada diselundupkan tentunya tidak menguntungkan negara maka ekspor dibuka dan dikendalikan. Ia mengakui KKP juga telah melakukan kajian terkait hal tersebut.

“Pertimbangan utama kami, belasan ribu nelayan menggantungkan hidupnya dari mencari benih lobster, akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan dan pendapatan,” kata Edhy waktu itu

Izin Penggunaan Cantrang

Larangan alat tangkap cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 tahun 2016 dan Permen KP Nomor 71 tahun 2016. Ditangan Edhy penggunaan alat angkap tersebut diperbolehkan dan dari kajiannya penggunaan alat tangkap tersebut tidaklah merusak lingkungan dengan tanda kutip penggunaan alat Cantrang tersebut hanya digunakan dilaut berdasar pasir maupun berlumpur bukan untuk dilaut yang berterumbu dan berkarang.

Pencabutan Larangan cantrang disusun berdasarkan hasil kajian tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Batasan Ukuran Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/PI.410/D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran kapal GT kapal pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan.

Pencabutan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B.416/DJPT/Pl.410/IX/2020 yang disampaikan KKP kepada para pelaku usaha perikanan tangkap. Aturan batasan ukuran kapal tersebut merupakan peninggalan Menteri KP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Saat itu, Susi mengeluarkan aturan yang melarang kapal di atas 150 GT untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Alasan Susi saat itu, kapal ikan 150 GT akan membuat eksploitasi ikan secara berlebihan di perairan Indonesia. Pelarangan kapal penangkap ikan besar juga dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil.

Pelarangan kapal penangkap ikan besar juga dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil.

Susi Pudjiastuti masih membolehkan ukuran kapal sampai 200 GT, namun itu hanya berlaku untuk kapal pengangkut, bukan kapal penangkap ikan. Sebagian besar nelayan di Indonesia memang memiliki kapal di bawah 150 GT.

Budaya Penenggelapan Kapal Pencuri Ikan

Diera Menteri Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan sangat masif dilakukan dan mendapat dukungan yang kuat oleh para nelayan di Indonesia, selain memberikan peringatan keras terhadap kapal asing pencuri ikan, penenggelaman kapal asing itu juga sekaligus untuk terumbu karang dan tempat tumbuh kembang biota laut.

Rencana menghapus hukuman penenggelaman kapal juga tengah jadi pertimbangan Edhy. Edhy mengatakan, kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap.

Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Menurut Edhy, semangat penenggelaman kapal adalah menjaga kedaulatan. Kebijakan itu baik, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut.

Yang diperlukan saat ini adalah membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan, dan meningkatkan budidaya perikanan.

“Kalau hanya sekadar menenggelamkan, kecil buat saya. Bukannya saya takut, enggak ada (takut-takutan). Kita enggak pernah takut dengan nelayan asing, tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri,” kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, 18 November 2019.

Bukannya menenggelamkan, Edhy Prabowo justru akan menghibahkan kapal-kapal ikan kepada nelayan sesuai kemampuannya. Inisiatif tersebut berdasarkan koordinasinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kejaksaan Agung.

“Ini kita serahkan ke nelayan. Semua kemampuan nelayan kita data semua. Ada beberapa hasil pengadilan yang dimusnahkan. Tapi, kita lihat lagi yang akan dimusnahkan itu masih memungkinkan untuk disita negara dan direparasi untuk nelayan atau bagaimana,” ujarnya.

Edhy sendiri sempat menyebut tujuh kapal pencuri ikan yang sebaiknya dihibahkan saat kunjungan ke Pontinak. Adapun kapal-kapal hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum dapat diberikan kepada nelayan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

“Kapal ini akan diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan, kenapa enggak saya serahkan ke sana. Atau misalnya nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa,” ungkap Menteri KP Edhy Prabowo dalam keterangan resminya.

Hal itu disampaikannya usai meninjau langsung tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam di Stasiun PSDKP Pontianak. Kasus Menteri KP ditangkap KPK masih terus didalami komisi anti-rasuah tersebut.


Penulis : Ilham
Editor : Fikri
Source : Kompas.com

Artikel ini telah tayang dengan judul “4 Kebijakan Kontroversial Menteri Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/11/25/090603726/4-kebijakan-kontroversial-menteri-edhy-prabowo-yang-ditangkap-kpk?page=all.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan