KUTIPAN – Dalam rapat kerja yang diadakan pada Senin (9/9/2024) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, keputusan penting diambil: pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025 disetujui sebesar Rp6,4 triliun. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta perwakilan dari kementerian terkait.
Menteri AHY memaparkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp6,454 triliun ini bertujuan mendukung program-program prioritas Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utama adalah Reforma Agraria, yang menjadi program strategis nasional.
“Alokasi anggaran ini bertujuan untuk memastikan kelancaran tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, serta kantor pertanahan kabupaten/kota,” jelas AHY.
Dari total anggaran yang disetujui, Program Dukungan Manajemen mendapatkan porsi terbesar, yaitu Rp4,27 triliun. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan dialokasikan Rp2,02 triliun, sementara Program Penataan Ruang menerima Rp156 miliar.
Menteri AHY juga menekankan pentingnya peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan, yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun. Target ini diharapkan tercapai melalui digitalisasi layanan pertanahan, termasuk penerapan Sertipikat Tanah Elektronik di 445 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
“Dengan digitalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap AHY.
Sebagai langkah tambahan, Kementerian ATR/BPN menambah anggaran sebesar Rp200 miliar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor-kantor pertanahan.
“Saya optimis bahwa dengan alokasi ini, layanan publik akan semakin baik, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat,” tutup AHY.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN, terutama dalam pelaksanaan program Reforma Agraria.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program untuk 2025. Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kerjasamanya selama ini,” ucap Ahmad Doli.
Ia juga menambahkan bahwa rapat tersebut mungkin menjadi pertemuan terakhir antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN pada periode ini, mengingat masa tugas Komisi II DPR yang hanya tersisa tiga minggu lagi.
Rapat kerja ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya. Dari pihak DPR, hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, beserta anggota Komisi II dari berbagai fraksi.
Dengan disetujuinya anggaran ini, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat melanjutkan program-program strategis, termasuk Reforma Agraria, dan meningkatkan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
