KUTIPAN – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan desa dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Organisasi otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) ini menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak perempuan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam keterangannya pada Kongres ke XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, menjelaskan bahwa sinergitas antara Kemendes dan Muslimat sangat penting dalam pemberdayaan perempuan, khususnya dalam sektor sosial dan ekonomi.
“Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Mereka telah menjadi perisai sekaligus nahkoda dalam memperjuangkan hak-hak perempuan,” ungkap Yandri.
Yandri yang hadir bersama istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, juga menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Perempuan, menurutnya, memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian rumah tangga.
“Sinergi antara Kementerian Desa dan Muslimat NU adalah jembatan kokoh untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Yandri.
Mendes PDT juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, khususnya dalam ketahanan pangan, yang harus tetap mengedepankan budaya lokal dan menghormati kearifan lokal yang telah ada.
“Desa harus menjadi ruang inklusif tanpa diskriminasi gender dan marginalisasi. Peran perempuan sangat penting bagi pembangunan desa, bukan hanya sebagai pelengkap,” tegas Yandri.
Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, Yandri berharap kerjasama ini dapat memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa dan daerah tertinggal.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, dan Staff Khusus Menteri, M. Afif Zamroni.
