Connect with us

Nasional

Lindungi Wartawan Indonesia, Dewan Pers Gelar Penyegaran Ahli Pers

Published

on

Dewan Pers Gelar Penyegaran Ahli Pers
Direktur UKW UPNVY, Susilastuti DN (ketiga dari kiri) bersama dengan para ahli pers dan Ketua Dewan Pers, M. Nuh | Foto : Ist

KUTIPAN.CO – DEWAN PERS terus berkomitmen menjaga kemerdekaan pers Indonesia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Komitmen itulah yang dibuktikan dengan menggelar Uji Kompeten Wartawan (UKW) gratis di seluruh provinsi di Indonesia. Juga, kegiatan Penyegarah Ahli Pers di Solo, Jawa Tengah, Kamis-Minggu, 10-13 Juni 2021 lalu.

Dalam penyegaran yang diikuti oleh 30 orang ahli pers se-Indonesia itu, Direktur UKW UPNVY (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta), Susilastuti DN, dinyatakan lulus dengan pujian oleh Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam suratnya bernomor : 478 /DP-K/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021.

Selain Susilastuti DN, 12 orang ahli pers lainnya juga dinyatakan lulus dengan pujian. Sedangkan 10 orang dinyatakan lulus, 6 orang dinyatakan lulus dengan perbaikan dan 1 orang tidak lulus.

“Ini adalah penyegaran ahli pers keempat yang saya ikuti, sebelumnya kegiatan ini sudah saya ikuti tahu 2010, 2014 dan 2017,” ujar doktor alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu, Selasa (22/6/2021).

Sejak menjadi ahli pers, Dewan Redaksi Majalah Suara Aisyiyah Yogyakarta itu pernah ditugaskan oleh Dewan Pers untuk menjadi saksi ahli terkait kasus pemberitaan lima media online tahun 2016.

“Kasus ini sudah sampai tahap tanda tangan BAP, saya diperiksa penyidik di Polda Yogyakarta,” tambah Susilastuti DN.

Kemudian, mantan wartawan Harian Bernas Yogyakarta itu juga pernah ditugasi oleh Dewan Pers untuk membantu mengungkap kasus UKW online abal-abal. Kebetulan, diantara jaringan penyelenggaranya beralamat di Yogyakarta.

Karena digelar di tengah pandemi corona yang belum sirna, maka Dewan Pers mengombinasikan kegiatan penyegaran ahli pers ini secara offline dan online. Diantara narasumber yang menyampaikan materinya secara online adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Ia menegaskan, pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi diseminasi informasi bagi publik dan MPR RI sebagai rumah kebangsaan yang menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat, adalah dua elemen yang saling melengkapi.

Berbagai peran media massa dalam membangun demokrasi saat ini telah terimplementasikan dalam berbagai peran penting. Di mana media massa tidak saja semata menjadi institusi penyebarluasan informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik.

“Maka premis yang dapat kita kemukakan adalah, melindungi pers, harus dimaknai juga sebagai melindungi demokrasi,” papar mantan wartawan yang akrab disapa Bamsoet itu.

Baca :  Tingkatkan Kualitas Wartawan di Kepri, UPNV Yogyakarta Gelar Pelatihan Jurnalistik

Sementara narasumber lain, Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengungkapkan, dalam penanganan perkara pers harus mengikuti mekanisme hukum pers, diantaranya menggunakan hak jawab dan hak koreksi bagi mereka yang merasa namanya dicemarkan pers.

“Hak jawab itu mekanisme hukum pers yang tepat, jangan asal lapor polisi, harus paham aturan undang-undangnya (UUPers No.40/1999),” tegasnya.

Pada kesempatan penyegaran ahli pers itu, Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan para hakim agar dalam mengadili suatu perkara harus memahami profesi.

“Jangan pernah mengadili kasus biasa sama dengan kasus yang berkaitan dengan profesi, hakim harus memahami profesi tersebut dan aturan etika yang berlaku di dalamnya. Tidak semua hakim memahami hal ini, maka harus dipahami dulu apa itu amanah profesi,” papar Andi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam satu sesi diskusinya mengungkapkan, pentingnya penyegaran dan pelatihan ahli pers ini. Yaitu, untuk memastikan kemampuan ahli pers terus berkembang dalam memahami berbagai kasus pers yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Saya berharap ahli pers tidak hanya bisa bertugas saat memberi keterangan sebagai ahli di depan penyidik atau di pengadilan saja, tapi bisa juga ikut memberi konsutasi dan sosialisasi hukum pers kepada masyarakat,” ujar M. Nuh.

Seusai kegiatan, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Periode 2019-2022, M. Agung Dharmajaya memaparkan, kegiatan penyegaran ahli pers di Solo berlangsung baik.

Ada dua hal yang ingin dicapai dari kegiatan ini, yaitu sebagai penyegaran para ahli pers yang terakhir mereka gelar tahun 2017 lalu. Kedua, karena persoalan hukum saat ini yang terus berkembang, yang bersinggungan dengan wartawan dan beririsan dengan UU ITE dan lain lain, maka ahli pers perlu diberikan penyegaran untuk menyelesaikan sengketa pers.

“Para ahli pers diminta mengisi BAP dengan penyidik, termasuk bersaksi di pengadilan sebagai ahli,” ujar alumni Program Pendidikan Reguler (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan 55 tahun 2016 itu memaparkan kegiatan penyegaran ahli pers di Solo.

“Sekali lagi, kaitannya belum merata ya tadi itu kendalanya. Saya berharap, di seluruh wilayah terwakili, sehingga kalau terjadi kasus sengketa pers, bisa langsung cepat ditangani oleh ahli pers yang ada wilayah tersebut dan bersinggungan dengan teman-teman konstituen dewan pers,” pungkasnya.


Laporan : Yuyun
Editor : Fikri

Nasional

Nelayan NTB Ikrar Patuhi Ketentuan Penangkapan BBL

Published

on

Nelayan NTB

KUTIPAN.CO – Nelayan Penangkap dan Pembudidaya Lobster di wilayah Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pengelolaan lobster yang dibuat oleh Menteri Trenggono. Dukungan tersebut diberikan melalui deklarasi penangkapan lobster sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

“Dari perspektif pengawasan, tentu ini satu hal yang positif, nelayan penangkap lobster telah menyampaikan komitmennya untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan lobster ini,” terang Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di kesempatan yang sama.

Adin menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada nelayan di wilayah Sumbawa yang telah mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan lobster ini.

Adin berharap komitmen tersebut dapat dilaksanakan melalui praktik penangkapan lobster yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KKP.

“Kami juga terus mengimbau agar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam penangkapan BBL ini dipatuhi oleh nelayan,” ujar Adin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menyampaikan bahwa KKP telah menetapkan syarat-syarat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL), diantaranya hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan, harus memperhatikan estimasi potensi dan jumlah yang boleh ditangkap

Selain itu, mematuhi kuota dan lokasi penangkapan, hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

“Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster, kami tentu akan banyak concern terhadap aspek-aspek teknis seperti alat tangkap dan kuota penangkapan,” jelas Drama.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke lokasi shrimp estate di Sumbawa pada Sabtu (18/9/2021), Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya mengawal program-program prioritas KKP di Nusa Tenggara Barat, termasuk shrimp estate dan lobster estate.

Baca :  Danpasmar 1 Dampingi Kasal Tinjau Serbuan Vaksinasi

Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa dari sisi sumber daya, NTB sangat sesuai untuk pengembangan dua program prioritas tersebut, namun demikian pengawasan perlu terus dilaksanakan.

“Hari ini kunjungan Pak Dirjen untuk mengecek dan memastikan di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 di Sumbawa pada Minggu (19/9/2021).

Johan mendukung penguatan pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya untuk menghadapi praktik-praktik penangkapan dengan cara merusak (destructive fishing) yang berdampak pada penangkapan lobster. Johan juga menyampaikan pentingnya penguatan sarana pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Tentu kami juga akan sampaikan ini di rapat-rapat Banggar, kami siap untuk mendukung penguatan pengawasan di wilayah NTB ini,” ujar Johan.

Johan juga berharap agar pengawasan BBL menjadi perhatian khususnya terkait dengan kemungkinan adanya rayuan dari para penyelundup lobster.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pengaturan tersebut, KKP merumuskan sejumlah perubahan tata kelola lobster termasuk diantaranya komitmen KKP dalam pengawasan pembudidayaan lobster.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan nelayan penangkap ikan di wilayah Sumbawa NTB, Direktorat Jenderal PSDKP KKP melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 KUB Nelayan dengan total peserta mencapai 85 nelayan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta aparat penegak hukum dari TNI dan Polri.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI Passing Exercise Bersama USCGC Munro – 755

Published

on

Bakamla RI

KUTIPAN.CO – Kapal Patroli Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) KN. Pulau Dana – 323 melaksanakan Passing Exercise dengan Kapal Coast Guard Amerika Serikat USCGC Munro – 755. Pertemuan yang sekaligus dijadikan ajang latihan kedua instansi coast guard ini, dilakukan di sepanjang perbatasan laut Indonesia – Singapura tepatnya di Selat Singapura, pada Senin (20/9/2021).

KN. Pulau Dana – 323 yang sedang melaksanakan patroli rutin keamanan dan keselamatan laut di sekitar perbatasan laut Indonesia – Singapura, mendapati kontak radio sekitar pukul 08.00 Wib dari USCGC Munro.

Diketahui USCGS Munro sedang bertolak dari Singapura melalui jalur internasional bagian timur Selat Singapura. Dengan eratnya hubungan kerja sama antara Bakamla RI dengan US Coast Guard, menanggapi informasi tersebut, kedua kapal mengabadikan momen tersebut dengan melaksanakan passing exercise.

Pada pukul 11.00 Wib, KN Pulau Dana dan USCGC Munro bertemu di titik Rendezvous (RV) 1° 13’ 45” N – 104° 03’ 24” E dimana USCGC Munro masih berada di jalur perairan internasional dan KN. Pulau Dana – 323 berada di batas perairan teritorial Indonesia.

Baca :  Tim UPN Veteran Yogyakarta Silaturrahmi ke Pemprov Kepri

Dengan formasi C, dan jarak antar kapal 500 yard dengan kecepatan 10 knot, kedua kapal melakukan communication exercise dengan menggunakan frekuensi umum CH16, utama CH67, dan sekunder CH72. Pada jarak sekitar 1.5 nautical mile (NM) dari titik RV, dilanjutkan dengan flag hoist exercise atau komunikasi dengan bendera.

Selanjutnya, dengan jarak 3 NM dari titik RV dengan USCG Munro sebagai penjuru, KN. Pulau Dana – 323 melakukan escort exercise dengan formasi 3. Sampai pada jarak 6.7 NM, kedua kapal melakukan photo exercise.

Mengakhiri kegiatan passing exercise, KN. Pulau Dana – 323 melakukan salute atau penghormatan kepada USCGC Munro sebelum melanjutkan patroli. Selanjutnya KN Pulau Dana kembali melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan teritori Indonesia bagian Timur.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Nasional

Pangkoarmada I : Issue Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara Tidak Benar

Published

on

By

Kapal Asing di Laut Natuna Utara

KUTIPAN.CO – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P melakukan patroli udara, guna memastikan kebenaran adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, pada Jumat (17/9/2021).

Dalam konferensi persnya saat mendarat di Bandar Udara Ranai, Natuna, usai memantau dari udara situasi Laut Natuna Utara, Pangkoarmada I kembali menyampaikan bahwa maksud kunjungan Komando dan pelaksanaan patroli udara yang dilakukannya adalah untuk menegaskan issue yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya terkait adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara tidak benar.

TNI AL dalam hal ini, Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dengan menggelar operasi “Siaga Segara 21”, sebagai salah satu implementasi pelaksanaan tugas TNI AL, sesuai dengan pasal 9 undang-undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Foto kapal asing, Laut Natuna Utara, pangkoarmada, patroli siaga sagara 21

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P | Foto : Ist

“Koarmada I mendeploy 5 KRI di Laut Natuna Utara, yang selalu siaga 24 jam, yang diatur sedemikian rupa pola operasinya, agar setidaknya ada 3 atau 4 KRI selalu melaksanakan operasi di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang bahan bakar, air tawar, dan bahan makanan. Sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” ungkap Pangkoarmada I

Lebih lanjut disampaikan bahwa selain KRI, Operasi di Laut Natuna Utara juga melibatkan pesawat udara TNI AL, sebagai perpanjangan mata, bagi unsur KRI yang melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara.

Baca :  Di Tengah PPKM Dewan Pers Gelar Pra UKW di Gorontalo

Pangkoarmada I menambahkan, pemantauan melalui pesawat udara akan sangat efektif, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau area yang luas. Sehingga dapat memantau perairan ZEEI di laut Natuna utara, guna memastikan kebenaran issue yang berkembang terkait kehadiran ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara.

“Benar saja sepanjang pelaksanaan patroli udara, jangankan ribuan, puluhan kapal asing saja tidak dijumpai, memang ada beberapa kapal jenis kargo dan tanker yang sedang melintas di laut Natuna Utara,” tambahnya.

“Kita sudah sama-sama melihat bahwa, selama kita melaksanakan pemantauan udara, kita hanya menemukan kapal-kapal perang kita (KRI) dan beberapa kapal kargo dan tanker yang melintas,” ucap Pangkoarmada I.

“Terkait issue yang berkembang akhir-akhir ini, tentang adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, menurut saya tidak berdasar, justru saya mempertanyakan dari mana sumber informasinya serta bukti apa yang mendasari pernyataan tersebut,” tegas Laksda TNI Arsyad Abdullah di hadapan awak media yang turut dalam pemantauan udara itu.

Komitmen TNI AL sudah jelas, sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, agar menindak tegas segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut dengan berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.


Laporan : Yuyun

Continue Reading

Web Stories

Berita Lainnya

Timpora Imigrasi Dabo Singkep Timpora Imigrasi Dabo Singkep
Lingga10 jam ago

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak Orang Asing di Wilayah Pesisir Lingga

KUTIPAN.CO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep lakukan Operasi Gabungan (Opgab) Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di...

Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep
Lingga10 jam ago

Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep

KUTIPAN.CO – Tim Gakkum Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Kabupaten Lingga hentikan aktivitas penambangan bauksit...

HARRIS Hotels Batam HARRIS Hotels Batam
Batam11 jam ago

Selesai Vaksin Kedua, Karyawan HARRIS Hotels Batam Siap Melayani Tamu

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mengikuti program pemerintah yaitu vaksin covid-19 dan pencegahan penyebaran virus covid-19, HARRIS Hotels Batam yang terdiri...

Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa
Batam11 jam ago

Polresta Barelang Tangkap 7 Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa

KUTIPAN.CO – Satreskrim Polresta Barelang mengamankan tujuh pelaku penambangan pasir ilegal (Illegal Mining) yang tidak memiliki izin, di Kampung Teluk...

Vaksinasi Mobil Gurindam Vaksinasi Mobil Gurindam
Karimun1 hari ago

Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP Serbu Desa Binaan di Karimun

KUTIPAN.CO – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi di daerah, Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem 033/WP, Babinsa...

KONI Lingga KONI Lingga
Lingga1 hari ago

Jelang Porkab, KONI Lingga Gelar Pertemuan Pengurus Cabor

KUTIPAN.CO – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lingga, gelar pertemun dengan seluruh pengurus Cabang Olahraga (Cabor) berkaitan dengan pembahasan...

UPN Veteran Yogyakarta UPN Veteran Yogyakarta
Kepri1 hari ago

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Buka Pelatihan Wartawan Maritim Zona-2 Karimun Lingga

KUTIPAN.CO – Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ‘Veteran’ Yogyakarta, Dr M Irhas Effendi, M.SI membuka secara resmi ‘In House Training...

Bakamla RI Ikuti Test SKD di Batam Bakamla RI Ikuti Test SKD di Batam
Batam1 hari ago

Ratusan CASN Bakamla RI Ikuti Test SKD di Batam

KUTIPAN.CO – Ratusan peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Bakamla RI yang dinyatakan lolos administrasi melaksanakan tes seleksi kompetensi dasar...

Populer Sepekan

Opgab Timpora Imigrasi Dabo Singkep Sidak di Wilayah Pesisir Ditjen Gakkum KLHK Hentikan Aktivitas Tambang Bauksit PT YBP di Pulau Singkep Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa Ditangkap Polresta Barelang Tim Vaksinasi Mobil Gurindam 12 Korem Serbu Desa Binaan di Karimun Calon Pendeta Yayasan di Bengkong Cabuli 4 Anak Dibawah Umur Bupati Lingga Minta Kabag di Setda Lingga Segera Beradaptasi Polsek Nongsa Tangkap Pelaku Pencurian Rokok Milik PT. Sinar Mitra Usaha Komunitas Sastra Dilaut dan RD Paschal Gelar Lomba Video Kreatif Gurindam 12