Jakarta – Sejak Januari 2018 hingga Juni 2019 dari 991 aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 299 yang terlibat dalam pelanggaran netralitas dan saat ini sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi.

“Sanksi yang diberikan terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik. Sementara 692 sisanya belum ditetapkan sanksi karena masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, dalam siaran persnya Rabu (25/9/2019)

Menurut dia, BKN sebelumnya sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten pada tanggal 4-10 Juli 2019.

Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99,5 persen berstatus pegawai instansi Pemerintah Daerah.

“ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” terangnya.

Dijelaskan Ridwan untuk sanksi seperti pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang dengan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Lalu untuk pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat dengan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan hingga Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Ketentuan lain mengenai netralitas ASN juga diatur pemerintah melalui Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” ungkap Ridwan.

Editor : Agedas