KUTIPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan HNV, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015-2018), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap karena berkaitan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Dalam konstruksi perkaranya, HNV diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya pada Desember 2016. HNV meminta YD, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 3, untuk mencarikan sponsorship bagi usaha anaknya. Selama periode 2016 hingga 2017, HNV menerima gratifikasi berupa sponsorship yang totalnya mencapai Rp 804 juta, yang bersumber dari perusahaan dan perorangan, termasuk Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun wilayah lainnya.
Tidak hanya itu, pada periode 2014 hingga 2022, HNV diduga menerima sejumlah uang dalam bentuk valas Dollar Amerika yang diperoleh dari beberapa pihak melalui BSA sebagai perantara. Penerimaan tersebut ditempatkan pada deposito atas nama orang lain dan kemudian dicairkan ke rekening HNV dengan total mencapai Rp 14 miliar.
Pada periode 2013 hingga 2018, HNV juga diduga terlibat dalam transaksi keuangan yang melibatkan rekening-rekening miliknya, yang dilakukan melalui perusahaan valuta asing dan pihak lainnya, dengan jumlah total sekitar Rp 6,6 miliar. Total penerimaan yang diduga diterima oleh HNV diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya Rp 21,5 miliar.
Atas perbuatannya, HNV diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, dan melakukan penelusuran terkait aset yang dimiliki oleh tersangka.
