KUTIPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), pada Kamis (20/2/2025), setelah terlibat dalam dua kasus besar yang sedang diselidiki oleh KPK. Kasus-kasus tersebut adalah dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus suap Harun Masiku (HM).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa Hasto Kristiyanto ditahan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari, mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Penahanan ini dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
“Sebelumnya, kami telah memeriksa 53 saksi dan enam ahli untuk mendalami kasus ini,” ungkap Setyo dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube KPK pada Kamis (20/2/2025).
Pada 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024. Dalam perkara ini, Hasto diduga terlibat dalam usaha merintangi penyidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku (HM), Saeful Bahri (SB), Wahyu Setiawan (WS) Anggota KPU, dan Agustiani Tio F. (ATF), yang kini juga tengah diproses hukum.
Berdasarkan hasil penyidikan KPK, Hasto berperan dalam beberapa peristiwa yang merugikan proses hukum, antara lain:
-
Perintah kepada Nur Hasan: Pada 8 Januari 2020, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi, untuk menghubungi Harun Masiku. Hasto meminta agar HM membuang ponselnya dan melarikan diri, yang menyebabkan HM berhasil menghindari penangkapan hingga kini.
-
Perintah kepada Kusnadi: Pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, ia diduga memerintahkan Kusnadi untuk merendam ponselnya agar tidak ditemukan oleh tim penyidik, karena ponsel tersebut menyimpan bukti terkait pelarian Harun Masiku.
-
Menghalangi Saksi: Selain itu, Hasto diduga mengumpulkan beberapa orang yang terlibat dalam kasus Harun Masiku untuk memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta saat dipanggil oleh KPK, yang merintangi jalannya penyidikan.
“KPK menegaskan bahwa kami akan terus mendalami kasus ini dengan melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik untuk memperkuat penyidikan,” tegas Setyo.
Penahanan terhadap Hasto Kristiyanto ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap kasus besar yang melibatkan pejabat politik dan pengusaha, serta upaya untuk membersihkan praktik korupsi di sektor politik dan pemerintahan.
