KUTIPAN – Komisi XIII DPR RI mendukung pemberian tunjangan bagi petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Senin (24/2/2025), yang membahas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pengawasan orang asing serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian.
“Setiap wilayah kerja memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas harus menempuh perjalanan hingga 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” ujar Godam.
Di Kalimantan, lanjutnya, perjalanan darat hingga 18 jam menjadi tantangan tersendiri dengan anggaran operasional yang terbatas. Sementara itu, di Aceh, muncul isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi yang memerlukan solusi regulasi lebih tegas dan praktis.
Di wilayah Indonesia tengah dan timur, tantangan utama adalah pengawasan kedatangan orang asing dan pencegahan TPPO. Banyaknya jalur masuk dan keluar tidak resmi meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum. Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi perhatian utama.
“Dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, tugas keimigrasian sangat menantang. Kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus bagi petugas yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” kata Godam.
Ia juga menyoroti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di Indonesia timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan rekomendasi untuk optimalisasi kinerja petugas imigrasi.
“Komisi XIII DPR RI mendorong Ditjen Imigrasi agar tetap melayani dengan baik namun tegas, serta meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan guna mencegah penyalahgunaan visa. Kami juga menekankan pentingnya perhatian terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), baik dalam pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun pemberian tunjangan kinerja,” ujar Dewi.
Ia juga meminta Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan guna memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang menghadapi risiko kerja tinggi. Selain itu, kebutuhan operasional untuk bekerja di medan sulit juga harus dipenuhi dengan baik,” pungkasnya.
