KUTIPAN – Komisi IX DPR RI mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hasil peninjauan menunjukkan adanya sejumlah catatan penting yang perlu segera diperbaiki.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Beberapa standar operasional prosedur (SOP) belum terpenuhi, antara lain kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, serta aspek keamanan dapur,” katanya di Batam dikutip dari ANTARA, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dapur dengan fasilitas terbatas bisa mendapatkan izin operasional. Ia menegaskan Komisi IX sudah menyampaikan masukan langsung kepada BGN agar pelaksanaan program sesuai standar.
Nihayatul juga menyoroti perbedaan data jumlah dapur MBG di Kepri.
“BGN menyebut kebutuhan sebanyak 264 dapur, sedangkan Pemprov Kepri mencatat 253 dapur. Selisih sembilan dapur ini cukup signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IX menerima masukan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Salah satu yang dipertanyakan adalah efektivitas MBG dalam menekan angka stunting.
“Program MBG ini hanya diberikan dua kali dalam seminggu dalam bentuk makanan jadi, sementara hari lain berupa makanan instan. Ini dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan stunting. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IX untuk perbaikan ke depan,” tambah Nihayatul.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX. Ia mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program.
“MBG di Kepri memang masih ada kekurangan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan adanya masukan dari DPR, kami di daerah bersama BGN akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kinerja program ini semakin baik,” katanya.
Nyanyang menuturkan saat ini ada 63 dapur MBG yang beroperasi di Kepri, sementara 103 lainnya masih tahap persiapan. Pemprov Kepri juga mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung infrastruktur dapur dan menyiapkan satgas MBG di tiap daerah.
“Kami sangat serius menjalankan program MBG sesuai visi besar pemerintah pusat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
