KUTIPAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Penghargaan UKPBJ Proaktif. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian tertinggi Pemprov Kepri dalam melibatkan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa Kepri termasuk provinsi terdepan dalam melibatkan UMKM di sektor ini.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Plh Kepala LKPP, Iwan Herniwan, dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 yang diadakan di Hotel Pullman Jakarta pada Kamis (10/10). Azwandi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kepri, hadir untuk menerima penghargaan tersebut.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam meningkatkan peran UMK di Kepri. Transparansi dan keterlibatan UMKM adalah prioritas dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkap Azwandi. Ia menambahkan, UKPBJ yang proaktif dan SDM yang kompeten adalah kunci kesuksesan yang telah dicapai.
Capaian Penting Kepri dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kepri tidak hanya berhasil meraih penghargaan UKPBJ Proaktif, namun juga mendapat pengakuan sebagai satu dari dua provinsi yang semua kabupaten/kotanya telah memenuhi sembilan variabel penilaian UKPBJ Proaktif. Hanya Provinsi Jawa Barat yang menyamai pencapaian ini.
Tema rapat koordinasi tahun ini adalah “Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Menuju Indonesia Emas 2045.” Di dalamnya, pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang berintegritas dan adaptif untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.
Menurut Azwandi, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat. “Dengan UKPBJ yang proaktif dan SDM berkualitas, kami optimis Kepri bisa terus memimpin di tingkat nasional,” tegasnya.
Fokus Kepri pada UMKM dan Transparansi
Lebih lanjut, Azwandi menyoroti pentingnya peran UKPBJ proaktif dalam mendukung produk dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong efisiensi dan transparansi proses pengadaan.
“Kami berupaya agar setiap pengadaan barang/jasa berdampak langsung pada pengembangan UMKM di Kepulauan Riau. Proses yang transparan dan efisien menjadi kunci dalam pengadaan yang melibatkan UMKM,” jelasnya.
Dengan penghargaan ini, Kepulauan Riau sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi lokal melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah secara aktif.
