KUTIPAN – Rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang kali ini terasa seperti momen menyamakan frekuensi, terutama soal bagaimana mesin birokrasi seharusnya bekerja rapi tanpa ada komponen yang saling benturan. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa setiap kepala perangkat daerah mesti betul-betul paham tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bukan sekadar tahu nama program, tapi mengerti betul arah kerja dan apa yang hendak dicapai.
Pernyataan itu disampaikan Lis saat memimpin Rapat Koordinasi Perangkat Daerah bulan November 2025 di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Senin (10/11). Ia menggambarkan struktur pemerintahan seperti sebuah mesin besar yang tersusun dari banyak komponen. Ada yang kecil, ada yang terlihat besar, tapi semuanya punya peran yang saling terhubung.
“Jika satu saja tidak berfungsi dengan baik, maka dalam waktu tertentu mesin pemerintahan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam pandangan Lis, setiap perangkat daerah membawa karakter kerja berbeda—ada yang lebih fokus koordinasi, ada yang teknis di lapangan, dan ada pula yang bersifat fasilitatif. Karena itu, ia meminta para kepala OPD tidak hanya sekadar menerima laporan bawahan, tetapi benar-benar memahami rencana program, alokasi anggaran, hingga mekanisme pelaksanaan.
“Sebagai pejabat pembuat komitmen, kepala OPD tidak cukup hanya tahu, tetapi harus benar-benar paham terhadap setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya,” tegasnya.
Di rapat ini, Lis juga menyinggung pentingnya rencana kerja daerah yang terstruktur dan terhubung mulai dari RPJMD, Renstra OPD, hingga RKPD. Ibarat peta perjalanan, RPJMD memberi arah besar, Renstra menjelaskan langkah tiap perangkat daerah, dan RKPD menjadi kalender eksekusi tahunan yang realistis dan bisa dievaluasi.
“Sinkronisasi antara ketiga dokumen itu penting agar capaian pembangunan bisa dievaluasi secara jelas dan terukur,” tambahnya.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga ditekankan. Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendirian, sebab tantangan pembangunan hari ini tidak ringan, apalagi dengan kondisi fiskal yang terbatas. Kolaborasi dengan provinsi dan pusat menjadi penting agar solusi tidak cuma menambal masalah, tetapi membangun fondasi jangka panjang.
“Dengan penguatan koordinasi, setiap permasalahan yang muncul saat ini dapat diselesaikan dengan pemikiran jangka panjang agar tidak menjadi hambatan di masa depan,” pungkasnya.
Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Zulhidayat, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat. Harapannya sederhana tapi tidak sepele: mesin birokrasi Kota Tanjungpinang bisa berjalan lebih halus, efektif, dan tepat sasaran.
