KUTIPAN – Sebanyak 101 Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) se Kepulauan Riau mendapat mendali penghargaan anubawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Piagam Desa Binaan Imigrasi.
Penyerahan medali dan piagam penghargaan itu disejalankan dengan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Se-Provinsi Kepulauan Riau, Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM dan Pengukuhan Desa Binaan Imigrasi Kepulauan Riau Tahun 2024 berempat di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (14/5/2024).
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana. Ia menyampaikan bahwa tidak mudah untuk mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Karena sambung Widodo, harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks desa/kelurahan yang sangat kompleks sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).
Baca Juga: Empat Desa dan Satu Kelurahan di Lingga Resmi Jadi Desa Binaan Imigrasi
“Diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa/kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya,” kata Widodo.
“Demikian juga halnya, bagi desa/kelurahan yang hari ini ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, saya harap dapat mempertahankan prestasi masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku taat hukum dalam kehidupannya sehari-hari,” tambah Widodo.
Diketahui sebanyak 101 amat dan Kepala Desa/Lurah yang tersebar di provinsi Kepulauan Riau mendapatkan medali penghargaan anubawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Piagam Desa Binaan Imigrasi.
Dikesempatan yang sama melalui Video KeynoteSpeech Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan harapannya melalui program Desa Binaan Imigrasi di Wilayah Kepulauan Riau akan lahir kolaborasi keterlibatan aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, hingga tingkat paling rendah yaitu Pemerintah Desa, agar secara bersama-sama dapat memberikan pemahaman terkait bahaya kejahatan TPPO.
Baca Juga: Imigrasi: Implementasi Makkah Route Pemberangkatan JCH di 3 Bandara Berjalan Lancar
“Saya Ucapkan Selamat Atas Pengukuhan Desa Binaan Imigrasi yang dirangkaikan dengan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Pengukuhan Kali ini Bukan Hanya Sebatas Seremonial Saja, Namun Dapat Memberikan Manfaat Positif Khususnya Bagi Masyarakat Kepulauan Riau,” kata Silmy Karim.
Tampak hadir pada kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan I Nyoman Gede Surya Mataram bersama Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepr serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham RI Sofyan.
